Portal Jurnal Ilmiah
Goretan Pena

Abstract: Implementationofpatientfoodprocurementcontractsusingthe e-purchasingmethodat Hospital X The main focusofthis study isonthree main aspects, namely legal compliance in theimplementationofcontracts, legal protectionforbothpartiesinvolved in thecontract, anddisputeresolutionmechanismsthatcanbetaken in theeventof a breachofcontract. The methodused in this study isnormative legal researchwith a descriptiveanalyticalapproach. This study examineshowlawsandregulations are applied in procurementcontractsthrough e-purchasing. The resultsofthe study The implementationofcontractsthroughthe e-purchasingmethodisconsideredverygood in termsof legal compliance. The partieshavefollowedallgovernmentprocurementprocedures in a transparentandaccountablemanner, sothatthecontractrunseffectivelyandefficiently. The existenceof a cleardisputeresolutionmechanism: The contract has anticipatedpotentialproblems in thefuture, such as breachofcontract. The mechanismsorstepsthatwillbetakentoresolvedisputesiftheyoccurhavebeenclearlyregulated, in accordancewiththecontentsofthecontractandapplicableregulations.  Keyword:E-Purchasing, Procurement Contracts, Legal Compliance, Dispute Resolution  Abstrak: Pelaksanaankontrakpengadaanbahanmakananpasienmenggunakanmetode e-purchasing di RumahSakit X Fokusutamapenelitian ini adalahpadatigaaspekutama, yaitukepatuhanhukumdalampelaksanaankontrak, perlindunganhukumbagikeduabelahpihak yang terlibatdalamkontrak, danmekanismepenyelesaiansengketa yang dapatditempuhjikaterjadiwanprestasi. Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitianhukumnormatifdenganpendekatandeskriptifanalitis. Penelitianinimengkajibagaimanaperaturanperundang-undanganditerapkandalamkontrakpengadaanbarangmelaluie-purchasing. Hasil penelitianPelaksanaankontrakmelaluimetodee-purchasingdinilai sangat baikdarisegikepatuhanhukum. Para pihaktelahmengikutisemuaprosedurpengadaanbarang dan jasapemerintahdengantransparan dan akuntabel, sehinggakontrakberjalansecaraefektif dan efisien. Adanya MekanismePenyelesaianSengketa yang Jelas: Kontraktersebutsudahmengantisipasipotensimasalah di kemudianhari, sepertiwanprestasi (pelanggarankontrak). Telah diatursecarajelasmekanismeataulangkah-langkah yang akanditempuhuntukmenyelesaikanperselisihanjikahalituterjadi, sesuaidenganisikontrak dan peraturan yang berlaku.  Kata kunci: E-Purchasing,KontrakPengadaan, Kepatuhan Hukum, Penyelesaian Sengketa 

Abstract:The process is still carried out the same as other criminal cases, except that at each stage of the examination there is a companion who always accompanies child victims of sexual violence in each examination. Legal regulations related to the issuance of a letter of order to stop the investigation by the Indonesian National Police are regulated in Article 109 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code and Article 30 of Perkap Number 6 of 2019 concerning Investigation. Legal protection for victims of sexual harassment if a letter of order to stop the investigation is issued by the Indonesian National Police is always provided by the Medan Police, but there are a number of obstacles, both from the number of personnel which is still limited and Coordination with the Medan City PPA UPTD.  Keyword:Child, Sexual Harassment, Medan Police  Abstrak: Proses tetap dilakukan sama dengan perkara pidana lainnya, hanya saja dalam setiap tahapan pemeriksaan terdapat pendamping yang senantiasi selalu mendamping anak korban kekerasan seksual dalam setiap pemeriksaan. Pengaturanhukumterkaitpenerbitan surat perintahpenghentianpenyidikanolehKepolisian Republik Indonesia diatur di dalamPasal 109 Ayat 2 KUHAP danPasal 30 PerkapNomor 6 tahun 2019 TentangPenyidikan. Perlindunganhukumterhadapkorbantindakpidanapelecehanseksualapabiladiterbitkan surat perintahpenghentianpenyidikanolehKepolisian Republik Indonesia selaludiberikanolehPolrestabes Medan namun hal ini terdapatsejumlahkendalabaik dari jumlahpersonil yang masihterbatasdanKoordinasidengan UPTD PPA Kota Medan.  Kata kunci: Anak, PelecehanSeksual, Polrestabes Medan 

Abstract:MSMEsstillfacevariousobstacles, especially in termsofregulationsandlicensingwhich are oftenconfusingand not in syncbetweenlawsandtheirimplementingregulations. Changestotheprovisions in Law Number 6 of 2023 concerningJobCreation, such as articlesthat are open tomultipleinterpretations, make MSME actorsreluctanttotakecareofpermitsdueto legal uncertainty, complicatedprocesses, andconcernsabouttaxes. Therefore, itisnecessarytostrengthenthe legal umbrella, simplifythebureaucracy, andoptimizeempowermentfromthegovernmentsothatMSMEscandevelop, competehealthily, andbecomethe main pillars in supportingthenationaleconomy. Thesematerials were thenanalyzedqualitativelywith a descriptiveanalyticalapproach. Legal certainty in theempowermentanddevelopmentofMSMEsthroughbusinesslicensingbasedon Law Number 6 of 2023 concerningJobCreationand Law Number 20 of 2008 concerningMicro, Smalland Medium Enterprises isseenfromArticle 87 whichstatesthewordsexemptlicensingfeeswhileArticle 92 Paragraph 2, thisprovidesdifferentinterpretationsofwhethermicrobusinessesactuallygetfreefeesor not. Becausethephrase "can" in Article 92 Paragraph 2 canmeanyesorno, whilethephrase "freeinglicensingfees" in Article 87 meanscompletelyfreeing. The contradictionbetweenthesearticlescreates legal uncertaintyregardingtheexemptionoflicensingfeesandthereductionoflicensingfeesforMSMEs.  Keyword:Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), Licensing, Empowerment and Development  Abstrak: UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek regulasi dan perizinan yang seringkali membingungkan dan tidak sinkron antara undang-undang dan aturan pelaksananya. Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, seperti pasal yang multitafsir, membuat pelaku UMKM enggan mengurus perizinan karena ketidakpastian hukum, proses yang rumit, serta kekhawatiran terhadap pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan payung hukum, penyederhanaan birokrasi, serta pemberdayaan yang lebih optimal dari pemerintah agar UMKM dapat berkembang, bersaing secara sehat, dan menjadi pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Bahan-bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis Kepastianhukumdalampemberdayaan dan pengembangan UMKM melaluiperizinanberusahaberdasarkanUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengahdilihatdari Pasal 87 yang menyebutkan kata membebaskanbiayaperizinansedangkan Pasal 92 Ayat 2, halinimemberikanpenafsiran yang berbeda-bedaapakahsejatinya Usaha mikromendapatkanbebasbiayaatautidak. Karena frasa kata dapat pada Pasal 92 Ayat 2 bisaberartiyaatautidak, sedangkanfrasamembebaskanbiayaperizinandalam Pasal 87 berartisepenuhnyamembebaskan. Adanya kontradiksiantarpasalinimenimbulkanketidakpastianhukumterhadappembebasanbiayaperizinan dan keringananbiayaperizinanberusahapelaku UMKM. Kata kunci: Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perizinan, Pemberdayaan dan  Pengembangan 

Abstract:Regional General Hospital Palembang BARI has implementedtheRegulationoftheMinisterofHealthNumber 82 of 2013 concerningthe Hospital ManagementInformation System (SIMRS) known as SIMARS. In itsimplementation, theinformationsystem has not beenabletoprovideaccurateand real-timebedusageindicators. This study aimstooptimizethemanagementofbedusageindicatorsthroughtheinformationsystemat Palembang BARI Regional Hospital. The typeofqualitativeresearchusingthe FAST (FrameworkfortheApplication System Thinking) methodwasconducted in August 2024 - September 2024. Data collectionwascarriedoutthroughinterviews, observations, anddocumentreviewsaccordingtothestagesofthe FAST method, including: Scopedefinition, Problem Analysis, RequirementAnalysis, Logical Design, DecisionAnalysis, Physical Design andConstructionand Testing. Ofthe 3,366 manual SHRIs, thereis a differencebetween SHRI SIMARS of 427 or 12.69%, thehighest in theclass 3 generalcareroom, thisisbecausenurseshave not routinelyentered SHRI into SIMARS duetotheabsenceof a Standard OperatingProcedure (SOP) forfilling in SHRI in SIMARS. In accordancewiththe SHRI framework, an SOP forfilling in SIMARS isrequired, including 3 actorsconsistingof: Director, PMIK, Nurse. The Directorrequires real-timevisualizationofbedusageindicators in theformof BOR, AvLOS, TOI, BTO, and Barber Johnson graphs.  Keyword:Bed Indicators, Information System, FAST  Abstrak: Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI telah menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang dikenal dengan SIMARS. Pada pelaksanaannya sistem informasi tersebut belum mampu menyediakan indikator penggunaan tempat tidur secara akurat dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen indikator penggunaan tempat tidur melalui sistem informasi di RSUD Palembang BARI. Jenis penelitian kualitatif menggunakan metode FAST (FrameworkfortheApplication System Thinking) dilakukan pada bulan Agustus 2024 -September 2024. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen sesuai dengan tahapan metode FAST, meliputi: Scopedefinition, Problem Analysis, RequirementAnalysis, Logical Design, DecisionAnalysis, Physical Desain dan Constructionand Testing. Dari 3.366 SHRI manual terdapat selisih antara SHRI SIMARS sebanyak 427 atau12,69% tertinggi pada ruang perawatan umum kelas 3 hal tersebut karena perawat belum melakukan entry SHRI ke dalam SIMARS secara rutin yang disebabkan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian SHRI dalam SIMARS. Sesuai kerangka kerja SHRI maka diperlukan  SOP pengisian dalam SIMARS meliputi 3 aktor terdiri dari: Direktur, PMIK, Perawat. Direktur membutuhkan visualisasi secara real time indikator penggunaan tempat tidur berupa BOR, AvLOS, TOI, BTO, dan grafik barber johnson.  Kata kunci: Indikator Tempat Tidur, Sistem Informasi, FAST    

Abstract:The low level of students' understanding of chemical bonding is caused by the abstract nature of the material and the lack of use of interactive learning media that support concept visualization. In addition, teachers tend to still use conventional printed modules that are considered less interesting. To overcome these problems, this study aims to develop an e-module based on Augmented Reality (AR) technology with a Problem Based Learning (PBL) learning approach on chemical bonding material, as well as to measure the level of validity and student responses to the e-module. This study uses the Research and Development (R&D) method with a 4D development model that includes the Define, Design, Develop, and Disseminate stages. The research subjects were 28 students of class X-2 of SMA Negeri 18 Medan in the 2024/2025 academic year. The instruments used included an interview questionnaire, a validation questionnaire from material and media experts, and a student response questionnaire. The validation results by material experts showed a validity level of 97.1%, while the validation results by media experts showed a validity level of 97.2%, both of which are in the very valid category. Meanwhile, the results of the student response questionnaire for the e-module showed an average score of 91%, which is categorized as very practical. This study demonstrates that the integration of AR technology into the e-module is effective in increasing learning engagement and student understanding of abstract concepts, as well as supporting independent and interactive problem-based learning. Keyword:E-Module, Augmented Reality (AR), Problem Based Learning (PBL), Chemical  Bonding, 4D Development Abstrak: Rendahnya pemahaman peserta didik terhadap materi ikatan kimia disebabkan oleh sifat materi yang abstrak serta kurangnya penggunaan media pembelajaran interaktif yang mendukung visualisasi konsep. Selain itu, guru cenderung masih menggunakan modul cetak konvensional yang dinilai kurang menarik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan e-modul berbasis teknologi AugmentedReality (AR) dengan pendekatan pembelajaran Problem BasedLearning (PBL) pada materi ikatan kimia, serta mengukur tingkat validitas dan respon peserta didik terhadap e-modul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Researchand Development (R&D) dengan model pengembangan 4D yang meliputi tahap Define, Design, Develop, dan Disseminate. Subjek penelitian adalah 28 siswa kelas X-2 SMA Negeri 18 Medan tahun ajaran 2024/2025. Instrumen yang digunakan meliputi angket wawancara, angket validasi ahli materi dan media, serta angket respon peserta didik. Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan tingkat validitas sebesar 97,1%, sedangkan hasil validasi oleh ahli media menunjukkan tingkat validitas sebesar 97,2%, keduanya masuk dalam kategori sangat valid. Sementara itu, hasil angket respon siswa terhadap e-modul menunjukkan nilai rata-rata 91%, yang termasuk kategori sangat praktis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi AR dalam e-modul efektif dalam meningkatkan daya tarik pembelajaran dan pemahaman peserta didik terhadap konsep abstrak, serta mendukung proses pembelajaran yang mandiri dan interaktif berbasis masalah. Kata kunci:E-Modul, Augmented Reality (AR), Problem Based Learning (PBL), Ikatan Kimia, Pengembangan 4D 

Abstract: This study discusses legal certainty in determiningthe minimum age limit foradults in establishing a capitalpartnership in Indonesia. The ambiguityoftheregulationoftheageofadulthood in Law Number 40 of 2007 concerningLimitedLiabilityCompaniesanditsrevisionthrough Law Number 6 of 2023 concerningJobCreation has givenrisetodiverseinterpretationsamongnotariesand legal practitioners. This study uses a normative legal approachsupportedbyempirical data frominterviewswithnotaries in Medan and Binjai. The resultsofthe study showthattheabsenceof a clear minimum age limit givesrisetomultipleinterpretationsand has animpacton legal uncertainty in establishing a company. Therefore, harmonizationofregulationsandtheestablishmentofexplicitrules are neededtoensure legal certainty.  Keyword:Legal Certainty, Age of Adulthood, Company, Capital Partnership   Abstrak:Penelitianinimembahaskepastianhukumdalampenentuan batas minimal usiadewasadalampendirianperseroanpersekutuan modal di Indonesia. KetidakjelasanpengaturanusiadewasadalamUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TerbatassertarevisinyamelaluiUndang-UndangNomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerjatelahmenimbulkankeragamanpenafsiran di kalangannotaris dan praktisihukum. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatifdengandukungan data empirisdariwawancaraterhadapnotaris di Medan dan Binjai. Hasil penelitianmenunjukkanbahwatidakadanya batas usia minimal yang tegasmenimbulkanmultitafsir dan berdampak pada ketidakpastianhukumdalampendirianperseroan. Oleh karenaitu, dibutuhkanharmonisasiregulasisertapenetapanaturan yang eksplisituntukmenjaminkepastianhukum.  Kata kunci: Kepastian Hukum, Usia Dewasa, Perseroan, Persekutuan Modal 

Abstract:This study discusses breach of contract (wanprestasi) committed by retailers toward distributors in the context of product sales transactions using a term of payment system. The breach, specifically related to delayed or unfulfilled payments by the retailer, results in operational and cash flow problems for the distributor. This research adopts a normative juridical approach, utilizing literature review and document analysis as data collection techniques. The analysis reveals that the legal relationship between the retailer and the distributor in sales transactions under a term of payment system arises from a sales agreement mutually agreed upon by both parties. Dispute resolution options available to the distributor include both litigation and non-litigation legal efforts. In practice, when a breach of contract is committed by the retailer, distributors tend to prefer non-litigation dispute resolution. This preference is due to the lack of legal certainty regarding specific sanctions against breaching retailers, as well as considerations related to company image and the high costs associated with litigation.  Keyword:Breach of Contract, Dispute Resolution, Distributor–Retailer Relationship,  Term of Payment  Abstrak: Penelitian ini membahas wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer kepada distributor dalam transaksi jual beli produk dengan sistem term ofpayment. Wanprestasi terkait pembayaran yang dilakukan pengecer yang bermula dari transaksi term ofpayment, mengakibatkan terjadinya permasalahan kegiatan operasional cashflow distributor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum Pengecer dan Distributor dalam transaksi jual beli dengan sistem term ofpayment timbul dengan adanya perjanjian jual beli barang yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan distributor yaitu dengan menempuh upaya hukum litigasi maupun non litigasi. Dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengecer biasanya distributor lebih mengutamakan penyelesaian sengketa non litigasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian hukum sanksi yang secara khusus bagi pengecer yang melakukan wanprestasi dan pertimbangan imej perusahaan serta biaya yang dibutuhkan untuk upaya hukum secara litigasi.  Kata kunci: Distributor, Pengecer, Perjanjian, Wanprestasi   

Abstract: According to a report on the KPU's role in implementing the Political Rights of Persons with Disabilities in the 2020 Regional Head Elections in Labuhanbatu, the organization did a great job of fulfilling its responsibilities, which included making sure that people with disabilities could fully and successfully participate in politics and the public on an equal basis with everyone else and promoting the rights of people with disabilities as outlined in Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.Due to barriers to government accessibility, a lack of confidence, and a lack of knowledge about their right to participate in and exercise their political voting rights in regional head elections, particularly in Labuhanbatu Regency, the number of people with disabilities who participated in the 2020 regional head elections in Labuhanbatu remained low.  Limited budget funding, poor infrastructure, and inaccurate data on people with disabilities were the KPU's main challenges in handling participation in the regional head elections in Labuhanbatu.  Keyword:KPU, PoliticalRights, PersonswithDisabilities  Abstrak: Bahasa Indonesia: Menurutlaporantentangperan KPU dalammelaksanakan Hak PolitikPenyandangDisabilitasdalamPemilihanKepala Daerah Tahun 2020 di Labuhanbatu, organisasitersebuttelahmelakukanpekerjaan yang hebatdalammemenuhitanggungjawabnya, yang meliputimemastikanbahwapenyandangdisabilitasdapatberpartisipasisecarapenuh dan berhasildalampolitik dan publiksecarasetaradengan orang lain dan mempromosikanhak-hakpenyandangdisabilitassebagaimana yang digariskandalamUndang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentangPenyandangDisabilitas. Karena hambatanaksesibilitaspemerintah, kurangnyakepercayaan, dan kurangnyapengetahuantentanghakmerekauntukberpartisipasi dan menggunakanhaksuarapolitikmerekadalampemilihankepaladaerah, khususnya di KabupatenLabuhanbatu, jumlahpenyandangdisabilitas yang berpartisipasidalampemilihankepaladaerahtahun 2020 di Labuhanbatumasihrendah. Keterbatasan dana anggaran, infrastruktur yang buruk, dan data yang tidakakurattentangpenyandangdisabilitasmenjaditantanganutama KPU dalammenanganipartisipasidalampemilihankepaladaerah di Labuhanbatu.  Kata kunci: KPU, Hak Politik, Penyandang Disabilitas   

Abstract:A GMS canbeheldifmorethan 1/2 (half) ofthe total numberofshareswith voting rights are presentorrepresented in the GMS, unlessthelawand/orarticlesofassociationdetermine a largerquorum. If thequorumrequirement in the GMS summonsis not achieved, a second GMS summonscanbemade. If thequorumforthesecond GMS isalso not achieved, thecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. Thisthesisisentitled "Legal AnalysisoftheValidityoftheLetterofInvitationto a General MeetingofShareholders (Study ofDecisionNumber 2917 K/Pdt/2016)". The methodused in thisthesisisnormative legal researchandisdescriptiveanalytical in nature. This study uses a statuteapproachand a case study approach. The data sourceusessecondary data in theformofprimary, secondaryandtertiary legal materialsrelatedtotheproblemsstudiedandthe data willbeanalyzedusingthedeductiveconclusiondrawingmethod. The resultsofthe study provide a conclusionthatthevalidityofholding a GMS bythecommissionerbecausetheDirectors are absentis valid andthecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. The GMS isalwaysheld in accordancewith Law Number 40 of 2007 concerningLimitedLiabilityCompaniesandtheCompany'sarticlesofassociationbecauseifthequorumforthe GMS is not met, anapplicationfordeterminingthequorummustbesubmittedtotheChairmanoftheDistrictCourt.  Keyword:GMS, Board of Commissioners, Letter of Invitation  Abstrak: RUPS dapatdilangsungkanjikadalam RUPS lebihdari 1/2 (seperdua) bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarahadirataudiwakili, kecualiundang-undang dan/atauanggarandasarmenentukanjumlahkuorum yang lebihbesar. Apabilasyaratkuorumdalampemanggilan RUPS tidaktercapai, pemanggilan RUPS keduabisadilakukan. Bila kuorum RUPS kedua juga tidaktercapai, makaperseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorumuntuk RUPS ketiga. Tesis iniberjudul “AnalisisYuridisTerhadapKeabsahan Surat PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (Studi PutusanNomor 2917 K/Pdt/2016)”. Metode yang digunakandalamtesisiniadalahpenelitianyuridisnormatif dan bersifatdekriptifanalitis. Penelitianinimenggunakanpendekatanundang-undang (statuteapproach) dan pendekatankasus(case study).Sumber data menggunakan data sekunderberupabahanhukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitandenganpermasalahan yang diteliti dan data akandianalisisdenganmetodepenarikankesimpulandeduktif. Hasil penelitianmemberikankesimpulankeabsahanpenyelenggaraan RUPS oleh komisariskarenaDireksiberhalanganadalahsah dan erseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorum RUPS ketiga. RUPS selaludiselenggarakansesuaidenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggarandasar Perseroan karenajikakourum RUPS tidakterpenuhi dan harusmengajukanpermohonanpenetapankourumkepadaKetuaPengadilan Negeri.  Kata kunci: RUPS, Dewan Komisaris, Surat Pemanggilan 

Abstract:A GMS canbeheldifmorethan 1/2 (half) ofthe total numberofshareswith voting rights are presentorrepresented in the GMS, unlessthelawand/orarticlesofassociationdetermine a largerquorum. If thequorumrequirement in the GMS summonsis not achieved, a second GMS summonscanbemade. If thequorumforthesecond GMS isalso not achieved, thecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. Thisthesisisentitled "Legal AnalysisoftheValidityoftheLetterofInvitationto a General MeetingofShareholders (Study ofDecisionNumber 2917 K/Pdt/2016)". The methodused in thisthesisisnormative legal researchandisdescriptiveanalytical in nature. This study uses a statuteapproachand a case study approach. The data sourceusessecondary data in theformofprimary, secondaryandtertiary legal materialsrelatedtotheproblemsstudiedandthe data willbeanalyzedusingthedeductiveconclusiondrawingmethod. The resultsofthe study provide a conclusionthatthevalidityofholding a GMS bythecommissionerbecausetheDirectors are absentis valid andthecompanycanrequestthechairmanoftheDistrictCourttodeterminethequorumforthethird GMS. The GMS isalwaysheld in accordancewith Law Number 40 of 2007 concerningLimitedLiabilityCompaniesandtheCompany'sarticlesofassociationbecauseifthequorumforthe GMS is not met, anapplicationfordeterminingthequorummustbesubmittedtotheChairmanoftheDistrictCourt.  Keyword:GMS, Board of Commissioners, Letter of Invitation  Abstrak: RUPS dapatdilangsungkanjikadalam RUPS lebihdari 1/2 (seperdua) bagiandarijumlahseluruhsahamdenganhaksuarahadirataudiwakili, kecualiundang-undang dan/atauanggarandasarmenentukanjumlahkuorum yang lebihbesar. Apabilasyaratkuorumdalampemanggilan RUPS tidaktercapai, pemanggilan RUPS keduabisadilakukan. Bila kuorum RUPS kedua juga tidaktercapai, makaperseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorumuntuk RUPS ketiga. Tesis iniberjudul “AnalisisYuridisTerhadapKeabsahan Surat PemanggilanRapat Umum Pemegang Saham (Studi PutusanNomor 2917 K/Pdt/2016)”. Metode yang digunakandalamtesisiniadalahpenelitianyuridisnormatif dan bersifatdekriptifanalitis. Penelitianinimenggunakanpendekatanundang-undang (statuteapproach) dan pendekatankasus(case study).Sumber data menggunakan data sekunderberupabahanhukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitandenganpermasalahan yang diteliti dan data akandianalisisdenganmetodepenarikankesimpulandeduktif. Hasil penelitianmemberikankesimpulankeabsahanpenyelenggaraan RUPS oleh komisariskarenaDireksiberhalanganadalahsah dan erseroandapatmemohonkepadaketuaPengadilan Negeri agar ditetapkankuorum RUPS ketiga. RUPS selaludiselenggarakansesuaidenganUndang-UndangNomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggarandasar Perseroan karenajikakourum RUPS tidakterpenuhi dan harusmengajukanpermohonanpenetapankourumkepadaKetuaPengadilan Negeri.  Kata kunci: RUPS, Dewan Komisaris, Surat Pemanggilan 

Abstract:Legal provisionsagainstthedistributionofpornographiccontent in Indonesia alreadyhave a fairlystrongandcomprehensive legal basis. AlthoughtheCriminal Code does not specificallyregulatepornography, articlesrelatedtomoralitycanbeused, and are strengthenedbytheexistenceofthe ITE Law andthePornography Law as specialregulations. The Pornography Law acts as lexspecialis, providingclearer legal certainty, whilethe ITE Law takesactionagainstdistribution via electronic media. In practice, as seen in DecisionNumber 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, thejudgeconsidersthe legal aspects (basedonevidenceand legal provisions) and non-legal aspects (thedefendant'sattitudeandregret). HarmonizationbetweentheCriminal Code, the ITE Law, andthePornography Law isveryimportanttocreateefficientand non-overlappinglawenforcement. In addition, strongsynergybetweenlawenforcementagenciessuch as thepolice, prosecutors, andcourtsneedstobeimproved, sothattheapplicationofthelawisconsistentandfair. Law enforcementmustalsoprioritizetheaspectofbenefitthrougheducationandprevention, not justpunishment. Equallyimportant, attentiontovictims in pornographycasesmustbeincreased, consideringthatthepsychologicalandsocialimpactstheyexperience are oftenoverlooked. Therefore, a comprehensive, fair, andadaptive legal approachwillcreatebetterprotectionforthecommunityandincreasepublictrust in thejusticesystem.  Keyword:Law Enforcement, Spreading Pornographic Content, Social Media  Abstrak: Ketentuan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dan komprehensif. Meskipun KUHP belum mengatur secara khusus mengenai pornografi, pasal-pasal terkait kesusilaan dapat digunakan, dan diperkuat dengan keberadaan UU ITE dan UU Pornografi sebagai regulasi khusus. UU Pornografi berperan sebagai lexspecialis, memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, sementara UU ITE menindak penyebaran melalui media elektronik. Dalam praktiknya, seperti terlihat pada Putusan Nomor 111/Pid.sus/2020/PN.TRK, hakim mempertimbangkan aspek yuridis (berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum) dan non yuridis (sikap dan penyesalan terdakwa).Harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi sangat penting untuk menciptakan penegakan hukum yang efisien dan tidak tumpang tindih. Selain itu, sinergi yang kuat antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu ditingkatkan, agar penerapan hukum berjalan konsisten dan adil. Penegakan hukum juga harus mengedepankan aspek kemanfaatan melalui edukasi dan pencegahan, bukan semata-mata hukuman. Tak kalah penting, perhatian terhadap korban dalam kasus pornografi harus ditingkatkan, mengingat dampak psikologis dan sosial yang mereka alami sering kali diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang menyeluruh, adil, dan adaptif akan menciptakan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.  Kata kunci: Penegakan Hukum, Menyebarluaskan Konten Pornografi, Media Sosial 

Abstract: One of the strategic efforts in preparing professional teachers is through the implementation of learning programs that focus on teaching practice skills, such as microteaching and School Field Practice (PraktikLapanganPersekolahan or PLP). This study aims to determine the extent of the relationship between students' learning outcomes in the Microteaching course and their teaching ability during PLP at the Information Technology Education Study Program, Faculty of Education, Universitas Rokania. This research employs a quantitative approach with a correlational research design. Data were obtained through documentation of final grades in the Microteaching course and observations of students’ teaching performance during PLP. The results of the Pearson correlation analysis revealed an r value of 0.93, indicatinga very strong and positive relationship between the two variables. These findings suggest that students who achieve good results in Microteaching tend to demonstrate more optimal teaching abilities in the field. Therefore, this study emphasizes the critical role of Microteaching in preparing the pedagogical readiness and competence of future teachers. The findings also provide input for curriculum development to ensure that Microteaching learning becomes more applicable, contextual, and aligned with field needs. Keyword:Microteaching, TeachingAbility, PLP, Correlation, Information Technology  Education Abstrak:Salah satu upaya strategis dalam menyiapkan guru yang profesional adalah melalui penyelenggaraan program pembelajaran yang menitikberatkan pada keterampilan praktik mengajar, seperti microteaching dan Praktik Lapangan Persekolahan (PLP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara capaian pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah Microteaching dengan kemampuan mengajarnya pada saat PLP di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Rokania. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Data diperoleh melalui dokumentasi nilai akhir mata kuliah Microteaching dan observasi kinerja mengajar mahasiswa pada saat PLP. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai r sebesar 0,93 yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memperoleh hasil baik pada Microteaching cenderung menunjukkan kemampuan mengajar yang lebih optimal di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peran Microteaching dalam mempersiapkan kesiapan dan kompetensi pedagogik calon guru. Temuan ini juga memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum agar pembelajaran Microteaching menjadi lebih aplikatif, kontekstual, dan selaras dengan kebutuhan lapangan. Kata kunci:Microteaching, Teaching Ability, PLP, Correlation, Information Technology  Education 

Abstract:Creating maximum customer satisfaction is one way to retain customers so that companies can survive in the face of competition. The purpose of this study is to test the influence of corporate image and service quality on customer satisfaction. This study uses a quantitative approach through the distribution of questionnaires. The technique used in sampling is using the census technique and the Likert scale as a measuring tool. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 100 Pharmacy respondents who had subscribed to PT. San Prima Sejati for at least one year and were located in Medan City. Data were analyzed using statistical testing using SPSS version 26.0. Data analysis techniques used quantitative analysis, including validation and reliability test analysis, correlation coefficient test, simple and multiple regression analysis, determination coefficient test, t test and f test. The results of the study showed. From the results of the analysis it was concluded that corporate image and service quality had a significant effect on customer satisfaction.  Keyword:Corporate Image; Service Quality; Customer Satisfaction  Abstrak: Menciptakankepuasanpelanggansecaramaksimalmerupakan salah satucaradalammempertahankanpelanggansehinggaperusahaandapatbertahandalammenghadapipersaingan. Tujuan penelitianiniuntukmengujiadanyapengaruhcitraperusahaan dan kualitaspelayananterhadapkepuasankonsumen. Penelitianinimenggunakanpendekatankuantitatifmelaluipenyebarankuesioner. Teknik yang digunakandalampengambilansampeladalahmenggunakantekniksensus dan skala Likert sebagaialatukurnya. Pengumpulan data dilakukandenganpenyebarankuesionerkepada100respondenApotekyang sudahberlangganan pada PT. San Prima Sejati minimal satutahun dan berwilayah di Kota Medan. Data dianalisismenggunakanpengujianstatistikmenggunakan SPSS versi 26.0.Teknik analisis data menggunakananalisiskuantitatif, meliputianalisis uji validasi dan reliabilitas, uji koefisienkorelasi, analisisregresisederhana dan berganda, uji koefisiendeterminasi, uji t dan uji f. Hasil penelitianmenunjukkan.Darihasilanalisisdisimpulkanbahwa citraperusahaan dan kualitaslayananberpengaruhsecarasignifikanterhadapkepuasanpelanggan.  Kata kunci: Citra Perusahaan;KualitasLayanan;KepuasanPelanggan  

Abstract:Handlingofsexualviolenceagainstchildren in thecriminallawsystemstilltendstohighlightthecrimefromtheperspectiveoftheperpetrator. Ofcourse, itis not balancediftheperspectiveofthechild as a victimisignored. The Indonesian government has imposedchemicalcastration as a breakthrough in minimizingtheincreasing level ofsexualviolenceagainstchildren. Basedontheprovisionsof Law Number. 17 of 2016 concerningtheprotectionofchildren in theimplementationofchemicalcastration, doctors are mandatedtocarryoutchemicalcastrationontheperpetrators. Thisraisesproblemsrelatedtoaspectsof human rightsandmedicalethics. ThiscanbeseenfromDecisionNumber. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjmwhichsentencedthedefendanttoadditionalchemicalcastration. The resultsofthe study onDecisionNumber. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. The judgestatedthatthedefendantwasproventohavecommittedsexualviolenceagainst a 13-year-old childvictim, thedefendant as aneducator. However, theadditionalpunishmentimposedonthedefendant in theformofchemicalcastrationisconsideredcontroversial, whichincreasesthepunishmentfortheperpetrator. The ambiguity in thetechnicalimplementation, thepotentialforchanges in theperpetrator'sconditionduringdetention, theunpreparednessoftheimplementinginstitution, andethicalconflictswithmedicalpersonnel. Thiscausestheriskof legal uncertaintyandpotential human rightsviolationsfortheperpetrator, whoserightsmuststillbeprotectedduringthe legal process in implementingsanctions. Withoutignoringtheprinciplesofjusticeandhumanity in implementingthechemicalcastrationpunishment.  Keyword:Sexual Violence, Children, Punishment, Chemical Castration  Abstrak: Penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja tidak seimbang jika sudut pandang terhadap anak sebagai korban diabaikan. Pemerintah Indonesia memberlakukan hukuman kebiri kimia sebagai trobosan dalam meminimalisir tingkat kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat. Berdasarkan pengaturan Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia memberikan amanat dokter untuk melaksanakan hukuman kebiri kimia kepada pelaku. Menimbulkan problematika terkait aspek hak asasi manusia dan etika kedokteran. Dapat dilihat dari Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm yang menjatuhkan terdakwa hukuman tambahan kebiri kimia. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor. 859/Pid.Sus/2023/Pn.Bjm. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban 13 tahun, terdakwa sebagai tenaga pendidik. Namun hukuman tambahan yang dijatuhi kepada terdakwa berupa kebiri kimia dianggap kontroversi yang memperberat hukuman bagi pelaku.Ketidakjelasan dalam teknis pelaksanaan, potensi perubahan kondisi pelaku selama masa tahanan, ketidaksiapan institusi pelaksana, serta konflik etika dengan tenaga medis. Hal ini menyebabkan risiko ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi pelaku, yang tetap harus dilindungi hak-haknya selama proses hukum dalam pelaksanaa sanksi. Tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menerapkan hukuman kebiri kimia tersebut.  Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Hukuman, Kebiri Kimia

Abstract:Privatepawnshops are growingrapidly in severalareasof Medan city, pawningis a formofcollateralagreement in whichthepawnbrokersubmitsgoods as collateralfordebttothepawnbroker. In theimplementationofpawningat PT. Budi Gadai Indonesia, sometimesduringthestorageofthecollateralobjectthere are thingsthatcausethecollateraltobedamagedorevenlost, forexampleduetonegligenceonthepartofthepawnbrokerorthecollateralisstoredfortoo long whichcausesthecollateraltobedamaged, orduetotheftor natural disasterswhichresult in thecollateralbeinglost. This study aimstoanalyzethe legal certaintyforthepawnbroker in theeventoflossordamagetothepawnobject, as well as toexaminetheformof legal protectionand legal responsibilityprovidedby PT. Budi Gadai Indonesia. This study is a qualitativenormative legal research. Data issourcedfromprimary, secondaryandtertiary legal materialscollectedusingliterature study anddocument study techniques.  Keyword:Liability, Pledged Object, Damage or Loss  Abstrak: Usahapegadaianswastaberkembangpesat di beberapakawasan kota Medan, gadaimerupakan salah satubentukperjanjianjaminankebendaan di mana pihakpemberigadaimenyerahkanbarangsebagaijaminanatas utang kepadapenerimagadai.Dalampelaksanaangadai di PT. BudiGadai Indonesia adakalanyaselamapenyimpananobjekjaminantersebutada hal-hal yang menyebabkanbarangjaminanrusakataubahkanbarangjaminanhilang, misalnya yang disebabkankelalaian dari pihakpegadaianataubarangjaminandisimpanterlalu lama yang menyebabkanbarangjaminanrusak, ataudisebabkankarenapencurianataubencanaalam yang mengakibatkanbarangjaminanhilang.Penelitianinibertujuanuntukmenganalisiskepastianhukumbagipemberigadaiapabilaterjadikehilanganataukerusakan pada objekgadai, sertamenelaahbentukperlindunganhukum dan tanggungjawabhukum yang di berikan oleh PT. Budi Gadai Indonesia. Penelitianinimerupakanpenelitianhukumyuridisnormatif yang bersifatkualitatif. Data bersumberdaribahanhukum primer, sekunder dan tertier yang dikumpulkandengantehnikstudipustaka dan studidokumen.   Kata kunci: Pertanggungjawaban, Objek Gadai, Kerusakan Atau Kehilangan 

Abstract: In lawenforcementpractice, prosecutorsnolongeractivelyact as dominuslitis. In fact, bybeingactivelyinvolvedsincetheinvestigationstage in thepolice, prosecutorscaneasilyprepareindictmentsandcharges, thusencouragingtherevisionoftheDominusLitisprinciple in the RUUHAP. The purposeofthis study istoanalyzetheimplementationoftheDominusLitisprinciple in thepre-prosecutionprocessandthe ideal conceptionoftheDominusLitisprinciple in the RUUHAP. The resultsofthe study statethattheDominusLitisprinciple in Law Number 8 of 1981 concerningCriminalProcedure Law is not regulatedatall, thereisnodirectinvolvementofprosecutors in caseexaminationssuch as examinationofsuspects, witnessesandotherevidencesothatthedominuslitisprincipleis not visible in theCriminalProcedure Code. Thisiswhatcausesthebackandforthofcaseexaminationsbecausethevisionofprosecutorsandinvestigators in examiningcriminalcasesbeinghandledis not aligned. The applicationoftheDominusLitisprinciple in thepre-prosecutionprocessconsistsof 2 obstacles, namely internal obstaclesandexternalobstacles.  Keyword:Prosecutor’s, Dominus Litis, RUUHAP  Abstrak: Dalam praktik penegakan hukum, jaksa tidak lagi bersifat dominuslitis secara aktif. Padahal, dengan terlibat aktif sejak tahap penyidikan di kepolisian, jaksa dapat dengan mudah menyusun surat dakwaan dan tuntutan, sehingga hal ini mendorong adanya revisi asas DominusLitis dalam RUUHAP. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi asas DominusLitis dalam proses prapenuntutan dan konsepsi ideal asas DominusLitis dalam RUUHAP. Hasil penelitian menyatakan bahwa Asas DominusLitis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak diatur, tidak ada keterlibatan langsung Jaksa dalam pemeriksaan perkara seperti pemeriksaan tersangka, saksi dan alat bukti lainnya sehingga asas dominuslitis secara kasat mata tidak terlihat dalam KUHAP. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya bolak-balik pemeriksaan perkara karena visi Jaksa dan penyidik dalam memeriksa perkara pidana yang ditangani belum sejalan. Penerapan asas DominusLitis dalam proses prapenuntutan terdiri dari 2 hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.   Kata kunci: Jaksa, DominusLitis, RUUHAP   

Abstract: In today's era of globalization, information technology plays a very important role in processing data and transforming it into accurate information. SMK Swasta Swakarya Binjai currently faces several recurring problems. Until now, the recording of book loans and returns has been done manually, which has made it difficult to retrieve information. The current system for recording book collections, member data, borrowing, returning, and fines is still done by writing in a ledger, which is felt to be ineffective and inefficient for library management. This makes it difficult for library members to find the books they want to read and complicates the process for staff to update the existing book data. This issue serves as the basis for developing a research system for book borrowing and return processes. The objective is to create an application for book borrowing and return processes. It is hoped that the developed application will successfully address the existing issues and facilitate both library members and administrators in conducting book borrowing and return processes at the library. Keywords: System, Borrowing, Returning, Books, Library Abstrak: Pada era globalisasi saat ini, teknologi sistem informasi mempunyai peranan sangat penting dalam mengolah data, memproses data, dan mengubah data untuk mendapatkan informasi yang akurat. SMK Swasta Swakarya Binjai, untuk saat ini menghadapi beberapa permasalahan yang sering bulang kali terjadi. Selama ini, pencatatan untuk peminjaman dan pengembalian buku dilakukan secara manual, yang mengakibatkan kesulitan dalam temu-balik informasi. Sistem yang ada saat ini untuk sistem pencatatan koleksi buku, data anggota, peminjaman, pengembalian, dan denda masih dilakukan dengan menulis pada buku besar hal ini dirasakan kurang efektif dan efisien untuk pengelolaan perpustakaan. Hal ini menyebabkan anggota perpustakaan kesulitan dalam mencari buku yang ingin mereka baca serta mempersulit petugas dalam meng-update data buku yang ada sekarang. Permasalahan ini yang menjadi dasar untuk membuat penelitian sistem peminjaman dan pengembalian buku. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah aplikasi sistem peminjaman dan pengembalian buku. Diharapakan aplikasi yang dibuat berhasil mengatasi permasalahan yang terjadi dan dapat memudahkan pihak anggota dan pengelolah perpustakaan dalam melakukan peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan. Kata kunci: Sistem, Peminjaman, Pengembalian, Buku, Perpustakaan

Abstract:The urgency of this research lies in the importance of accurate stunting data mapping to understand the patterns and distribution of this issue within a specific region. However, in data collection and analysis, outliers—values far beyond the normal range—are often present and may affect the validity of the analysis results. Conventional clustering methods, such as K-Means, are highly sensitive to outliers, which may lead to inaccurate and misleading mappings. Therefore, a more robust approach is required to handle outliers, one of which is the robust clustering method. Robust Clustering is an effective technique in dealing with outliers, enabling the identification of homogeneous data groups without being affected by extreme values. This study aims to explore and address the issue of outliers in stunting dataset mapping. Based on the clustering analysis using the K-Means method, three groups of Public Health Centers (Puskesmas) in Asahan Regency were identified based on stunting cases from 2022 to 2024. After outlier detection and handling, the Davies-Bouldin Index decreased from 0.529 to 0.483, indicating improved cluster quality. The final results show that the majority of Public Health Centers fall into Cluster 1 with relatively low to moderate stunting cases, Cluster 2 consists of centers with significantly increasing cases, and Cluster 3 represents those with very high numbers of cases. Keywords: Stunting; Data Outlier; Robust Clustering; Mapping; Machine Learning Abstrak: Urgensi penelitian ini terletak pada pemetaan data stunting yang akurat sangat penting untuk memahami pola dan distribusi masalah ini di wilayah tertentu. Akan tetapi, dalam pengumpulan dan analisis data, seringkali terdapat data outlier, nilai yang jauh di luar rentang normal, yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Metode pengelompokan konvensional, seperti K-means, sering kali sensitif terhadap outlier, yang dapat menghasilkan pemetaan yang tidak akurat dan menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih robust untuk menangani data outlier, salah satunya dengan menggunakan metode robust cluster. Metode Robust Clustering merupakan metode pengelompokan yang efektif dalam menghadapi outlier, memungkinkan identifikasi kelompok data yang homogen tanpa dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengatasi masalah data outlier dalam pemetaan dataset stunting. Berdasarkan hasil analisis clustering dengan metode K-Means, diperoleh tiga kelompok Puskesmas di Kabupaten Asahan berdasarkan jumlah kasus stunting tahun 2022–2024. Setelah dilakukan deteksi dan penanganan outlier, nilai Davies-Bouldin Index menurun dari 0,529 menjadi 0,483, menunjukkan kualitas cluster yang lebih baik. Hasil akhir menunjukkan bahwa mayoritas Puskesmas masuk ke dalam Cluster 1 dengan kasus stunting relatif rendah hingga sedang, sedangkan Cluster 2 terdiri dari Puskesmas dengan tren kasus meningkat cukup signifikan, dan Cluster 2 berisi Puskesmas dengan jumlah kasus sangat tinggi. Kata kunci: Stunting; Data Outlier; Robust Clustering; Pemetaan; Machine Learning

Abstract: Nutritional status represents a state of equilibrium in the form of specific variables or the manifestation of nutrition in the form of specific variables. Optimal nutritional status is achieved when there is a balance between nutrient intake and nutrient requirements. Malnutrition not only affects an individual's physical health but also negatively impacts their overall development and well-being. However, data warehouses related to child nutritional status in Asahan Regency from various community health centers (Puskesmas) have not been optimally utilized to generate valuable information. Therefore, the purpose of this study was to analyze child nutrition datasets using a machine learning-based classification model that can predict children's nutritional status early. The classification model was chosen because of its ability to group data or objects based on specific classes, making it suitable for future data prediction. Based on the results, it can be concluded that optimizing the toddler nutritional status classification model using the Particle Swarm Optimization (PSO) method and cross-validation was able to identify the best model, namely the Decision Tree, with an accuracy of 37.50%. Although the overall accuracy of all models was still relatively low. This indicates the need for further data processing, such as data balancing, selecting more relevant features, and further parameter tuning to improve classification performance. Keywords: Classification; Particle_Swarm Optimization; Cross Validation, Nutritional Status Abstrak: Status gizi adalah representasi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau manifestasi nutrisi dalam bentuk variabel tertentu, di mana status gizi optimal dicapai ketika terjadi keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi. Gizi buruk tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik individu, tetapi juga berdampak negatif pada perkembangan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Akan tetapi, gudang data yang terkait status gizi anak di Kabupaten Asahan dari berbagai puskesmas belum dimanfaatkan dengan optimal untuk menghasilkan informasi yang berharga. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dataset gizi anak menggunakan model klasifikasi berbasis machine learning yang dapat memprediksi status gizi anak secara dini. Model klasifikasi dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan data atau objek berdasarkan kelas tertentu, sehingga cocok untuk prediksi data di masa depan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimasi model klasifikasi status gizi balita menggunakan metode Particle Swarm Optimization (PSO) dan cross validation mampu mengidentifikasi model terbaik, yaitu Decision Tree dengan akurasi 37,50%, meskipun secara umum tingkat akurasi seluruh model masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan perlunya pengolahan data lebih lanjut, seperti balancing data, pemilihan fitur yang lebih relevan, maupun tuning parameter lanjutan untuk meningkatkan performa klasifikasi. Kata kunci: Klasifikasi; Particle Swarm Optimization; Cross Validation, Status Gizi 

Abstract: To maintain stability and increase student enrollment, various promotional efforts are undertaken, including billboards, school visits, social media, radio, and other channels. However, these promotions do not prioritize appropriate promotional media, resulting in significant costs and resource constraints. The purpose of this study is to evaluate the best promotional media that can assist management in determining efficient promotional media priorities through a decision support system model. The decision support system used is a Group Decision Support System (GDSS) approach with multiple respondents. The method used includes the Multi-Factor Evaluation Process (MFEP), Multi-Attribute Utility Theory (MAUT), and Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA). The BORDA method is used as the final solution for the single best promotional media. The results of the study using the Borda method ranked social media and billboards as the best alternatives, followed by broadcasts and brochures, with radio coming in last. Therefore, this decision support model can help private universities determine more effective and objective student admissions promotion strategies. Keywords: GDSS; Multi-Respondent; Multi Method; Borda; College Promotion Abstrak: Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan jumlah mahasiswa, berbagai upaya promosi dilakukan, termasuk melalui baliho, kunjungan ke sekolah-sekolah, promosi di media sosial, radio, dan lainnya. Namun, promosi yang dilakukan belum mempertimbangkan prioritas media promosi yang tepat, sehingga berdampak pada biaya dan sumber daya yang besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi media promosi terbaik yang dapat membantu manajemen dalam menentukan prioritas media promosi yang efisien melalui model sistem pendukung keputusan. Metode yang digunakan yaitu Sistem pendukung keputusan yang akan digunakan adalah dengan pendekatan Grup Decission Support System (GDSS) dengan multi responden dan penggunaan metode antara lain Multi Factor Evaluation Process (MFEP), Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) dan metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) dan dengan menggunakan pendekatan metode BORDA sebagai solusi final tunggal media promosi terbaik. Hasil penelitian dengan metode Borda menempatkan media sosial dan baliho sebagai alternatif terbaik, diikuti broadcast dan brosur, sementara radio menempati posisi terakhir. Dengan demikian, model pendukung keputusan ini dapat membantu perguruan tinggi swasta menentukan strategi promosi penerimaan mahasiswa baru secara lebih efektif dan objektif. Kata kunci: GDSS; Multi Responden; Multi Metode; Borda; PromosiPerguruan Tinggi

Abstract: As a result, farmers often face various problems such as less than optimal yields due to low grain weight (tonnage) and quality, increased maintenance costs, longer harvest periods, and even the risk of crop failure. The urgency of this research lies in the challenges faced by farmers in Asahan Regency in determining appropriate and superior rice seed varieties. Reliance on trial and error methods in seed selection results in less than optimal harvest results. Based on the above problems, this study aims to develop a decision support model to determine superior rice seed varieties to increase yields. The method used in solving the problem is the Group Decision Support System (GDSS) with a decision support method using Multi-Respondent and Multi-Method. The multi-respondent concept allows collaboration between experts, practitioners, and farmers, and the multi-method concept allows data to be analyzed using various techniques, namely WP, MOORA, MAUT, and Borda. Keywords: Group Decision Support System; Multi-Method; Multi-Respondent; Borda; Rice Seeds Abstrak: Akibatnya, seringkali petani menghadapi berbagai masalah seperti hasil panen yang kurang maksimal karena rendahnya bobot (tonase) dan kualitas butir beras, meningkatnya biaya perawatan, masa panen yang lebih lama, dan bahkan risiko gagal panen. Urgensi penelitian ini terletak pada tantangan yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Asahan dalam menentukan varietas benih padi yang tepat dan unggul. Ketergantungan pada metode coba-coba dalam pemilihan benih menyebabkan hasil panen yang kurang optimal. Berdasarkan masalah di atas, penelitian ini bertujuan mebangun model pendukung keputusan untuk menentukan varietas benih padi unggul guna meningkatkan hasil panen. Metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah yaitu Group Decision Support System (GDSS) dengan metode pendukung keputusan menggunakan Multi Responden dan Multi Metode. Konsep multi responden memungkinkan kolaborasi dari ahli, praktisi dan petani dan konsep multi metode Multi metode meungkinkan data dianalisis dengan beragam teknik yaitu WP, MOORA dan MAUT dan Borda.Kata kunci: Group Decision Support_System;Multi Metode;Multi Responden;Borda; Benih Padi