Portal Jurnal Ilmiah
Goretan Pena

Abstract : This study aims to optimize the supply chain management of Kue Gelang Puja using the Supply Chain Operations Reference (SCOR) model. The research was conducted at CV. Kue Gelang Puja, which experiences inefficiencies in managing raw materials, production, and product distribution. The SCOR model was applied to analyze and improve five key processes: Plan, Source, Make, Deliver, and Return. The research method used a structured approach through interviews, observation, and documentation to collect data. The system was designed using Unified Modeling Language (UML) tools including Use Case, Class, Activity, and Sequence diagrams and was implemented into a web-based application using PHP and MySQL. The results show that the SCOR method effectively enhances the accuracy of inventory control, optimizes production scheduling, and improves supplier coordination. The web-based system developed from this study also facilitates better monitoring, real-time data access, and decision-making in maintaining the balance between supply and demand. Keywords : Supply Chain,SCOR,Optimization,Web-Based System,Production Efficiency. Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasok pada Kue Gelang Puja dengan menerapkan metode Supply Chain Operations Reference (SCOR). Penelitian dilakukan di CV. Kue Gelang Puja yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk. Model SCOR digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan lima proses utama, yaitu Plan, Source, Make, Deliver, dan Return. Metode penelitian menggunakan pendekatan terstruktur dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sistem dirancang menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML) yang meliputi diagram Use Case, Class, Activity, dan Sequence, serta diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode SCOR meningkatkan efisiensi kinerja rantai pasok melalui optimalisasi akurasi data persediaan, penjadwalan produksi, dan koordinasi pemasok. Sistem berbasis web yang dikembangkan juga mempermudah proses pemantauan dan pengambilan keputusan dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan. Kata kunci : Rantai pasok; SCOR; optimasi; sistem berbasis web; efisiensi produksi.

Abstract: Mental retardation is categorized as People with Mental Problems (ODMK) as referred to in Article 1 number 2 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, namely people who have physical, mental, social, developmental, and/or quality of life problems who are at risk of experiencing mental disorders. This thesis aims to analyze how criminal liability is applied to perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation, as well as to re-analyze the basis for the judge's considerations in issuing a verdict against the perpetrator, by referring to Decision Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis. This study uses a normative juridical approach method with a descriptive research type. Data were obtained through literature studies by reviewing statutory regulations, legal literature, and court decision documents. The analysis was carried out qualitatively-descriptively against relevant legal norms and concrete case studies. The results of the study indicate that perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation cannot be fully held criminally responsible if it is proven that their mental condition affects their ability to understand or control their actions as regulated in Article 44 of the Criminal Code. In Case Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis, although the defendant was proven to have committed assault according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, ideally the medical evidence process related to the defendant's mental condition would be the main basis in the judge's considerations, as well as trial facts to determine the appropriateness of criminal responsibility for the defendant in accordance with the principles of criminal law and protection for people with mental retardation. Keywords: Criminal Responsibility, People with Mental Retardation, Law No. 18 of 2014 Abstrak: Retardasi mental dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami retardasi mental, serta menganalisis kembali dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut, dengan merujuk pada Putusan Nomor 817/Pid.B/2024  /PN.Kis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif terhadap norma hukum yang relevan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menderita retardasi mental tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kondisi kejiwaannya memengaruhi kemampuannya memahami atau mengendalikan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Perkara Nomor 817/Pid.B/  2024/PN.Kis, meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, idealnya proses pembuktian medis terkait kondisi kejiwaan terdakwa akan menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. serta fakta persidangan untuk menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sesuai prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan terhadap ODMK. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Orang Dalam Masalah Kejiwaan Retardasi mental, Undang- Undang No. 18 tahun 2014

Abstract: Differentiated learning is an approach that accommodates students' learning needs by considering the differences in their individual characteristics. This study aims to determine the effect of differentiated learning on student learning outcomes in the subject of science in grade V of Muhammadiyah Sijabut Elementary School. The research method used is quantitative with an experimental design of Nonequivalent Control Group Design (pretest–posttest). The research subjects consisted of 30 students, who were divided into 15 students in the experimental class and 15 students in the control class. Data collection techniques used tests in the form of pretests and posttests, while data analysis was carried out through instrument testing, prerequisite testing, and hypothesis testing using the Independent Sample T-Test. The results showed that there was no significant difference in the pretest scores between the experimental and control classes with a significance value of 0.091. However, the posttest results showed a significant difference with a significance value of 0.007 (p<0.05). This proves that differentiated learning has a positive influence on improving student learning outcomes in science. Keyword: differentiated learning; learning outcomes; social studies learning. Abstrak: Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa dengan memperhatikan perbedaan karakteristik masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS kelas V SD Muhammadiyah Sijabut. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain eksperimen Nonequivalent Control Group Design (pretest–posttest). Subjek penelitian terdiri atas 30 siswa, yang dibagi menjadi 15 siswa kelas eksperimen dan 15 siswa kelas kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan tes berupa pretest dan posttest, sementara analisis data dilakukan melalui uji instrumen, uji prasyarat, dan uji hipotesis menggunakan Independent Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada nilai pretest antara kelas eksperimen dan kontrol dengan nilai signifikansi 0.091. Namun, hasil posttest menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan nilai signifikansi 0.007 (p<0.05). Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS. Kata kunci: pembelajaran berdiferensiasi; hasil belajar; pembelajaran IPS.

Abstract: The rapid advancement of digital technology and Artificial Intelligence (AI) has profoundly transformed the paradigm of language education. Language learning today is not only focused on linguistic competence but also serves as a medium for character formation and the strengthening of national identity. This study aims to develop a digital humanistic literacy–based language education model that integrates technological competence with humanistic values, digital ethics, and national awareness in the era of AI. Using a descriptive qualitative approach with a conceptual model development design (qualitative-based R&D), the research was conducted at MAS Bahrul Uluum Al-Kamal Asahan. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, documentation, and Focus Group Discussions (FGD). The findings produced the Digital-Humanistic Literacy Model (DHLM), which combines three main components: critical digital literacy, humanistic values (empathy, politeness, and responsibility), and national identity reinforcement. Implementation of the model demonstrated increased student participation, awareness of ethical digital communication, and a stronger sense of pride in the Indonesian language. Teachers transformed from information transmitters into digital-humanistic facilitators who nurture reflection and moral responsibility. Conceptually, this model extends the Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) framework into TPACK-H (Humanistic) by incorporating ethical and humanistic dimensions. The model contributes significantly to strengthening the Profil Pelajar Pancasila and supporting the Merdeka Belajar policy in shaping a smart, ethical, and civilized generation within the global digital landscape. Keyword: language education, digital humanistic literacy, character development, national identity, artificial intelligence. Abstrak: Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah paradigma pembelajaran bahasa secara fundamental. Pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan linguistik, tetapi juga harus menjadi sarana pembentukan karakter dan identitas nasional. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model pendidikan bahasa berbasis literasi digital humanistik yang mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan, etika digital, dan semangat kebangsaan di era kecerdasan buatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan pengembangan model konseptual (research and development berbasis kualitatif). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD) di MAS Bahrul Uluum Al-Kamal Asahan. Hasil penelitian menghasilkan Digital-Humanistic Literacy Model (DHLM) yang memadukan tiga komponen utama, yaitu: literasi digital kritis, nilai-nilai humanistik (empati, kesantunan, tanggung jawab), dan penguatan identitas nasional. Implementasi model menunjukkan peningkatan partisipasi belajar, kesadaran etika berbahasa digital, serta rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Guru bertransformasi dari pengajar informasi menjadi fasilitator kemanusiaan digital yang menumbuhkan refleksi dan tanggung jawab peserta didik. Secara konseptual, model ini memperluas kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) menjadi TPACK-H (Humanistic) dengan menambahkan dimensi etika dan kemanusiaan. Model ini berkontribusi pada penguatan Profil Pelajar Pancasila dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan beradab di tengah arus globalisasi digital. Kata kunci: pendidikan bahasa, literasi digital humanistik, karakter, identitas nasional, kecerdasan buatan.

Abstract: Poverty is a complex social problem and requires a more in-depth analytical approach. To determine the level of poverty in a community, variables such as education, employment, income, ownership, housing conditions, and access to clean water and electricity are needed. Pondok Bungur is a village in Asahan Regency consisting of 10 hamlets, the majority of whose residents have low incomes, do not own secondary necessities, use water other than from the Regional Water Company (PDAM), and have limited access to electricity. Due to the lack of a clear classification of welfare, social assistance is often not well-targeted. As a solution, data science techniques with the k-means algorithm are applied to classify the level of poverty in the village. This study aims to identify which hamlets have the highest, medium, and low levels of poverty while analyzing the spatial distribution of poverty in Pondok Bungur village by integrating the k-means method and a geographic information system. The targeted outputs of this study are publications in Sinta 3-accredited journals and ready-to-use systems/applications. The results of this study are expected to provide an overview of the spatial distribution of poverty and become a basis for decision-making for the local government. The Technology Readiness Level (TKT) of this research is at level 5, where the K-Means method has been tested on real-world datasets and can be applied to spatial analysis in a broader context. The developed geographic information system will be tested for its validity in visualizing poverty data to support data-driven policymaking. Keyword: Poverty; K-Means; GIS; Clustering; Spatial Analysis. Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan analitis yang lebih mendalam. Untuk menentukan tingkat kemiskinan dalam masyarakat, diperlukan variabel-variabel seperti pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kepemilikan, kondisi tempat tinggal, serta akses terhadap air bersih dan listrik. Pondok bungur merupakan sebuah desa di Kabupaten Asahan yang terdiri dari 10 dusun, mayoritas penduduknya berpenghasilan rendah, tidak memiliki barang kebutuhan sekunder, menggunakan air yang bukan dari PDAM, dan memiliki akses listrik yang terbatas. Karena tidak adanya klasifikasi yang jelas mengenai kesejahteraan ini akibatnya bantuan sosial sering kali tidak tepat sasaran. Sebagai solusinya, teknik data science dengan algoritma k-means diterapkan untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan di desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dusun mana yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, menengah, dan rendah sekaligus menganalisis distribusi spasial kemiskinan di desa pondok bungur ini dengan mengintegrasikan metode k-means dan sistem informasi geografis. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini berupa publikasi jurnal terakreditasi sinta 3 dan sistem/aplikasi yang siap pakai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran distribusi spasial kemiskinan dan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) penelitian ini berada pada level 5, di mana metode K- Means telah diuji dengan dataset nyata dan dapat diterapkan untuk analisis spasial dalam lingkungan yang lebih luas. Sistem informasi geografis yang dikembangkan akan diuji validitasnya dalam memvisualisasikan data kemiskinan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.  Kata kunci: Kemiskinan; K-Means; SIG; Clustering; Analisis Spasial.

Abstract: This study aims to analyze the influence of digital marketing and service quality on coffee purchasing decisions at Kopi Kasan. The research method used is a quantitative method with a descriptive research design and simple linear regression analysis. Data were collected through questionnaires distributed to 99 respondents selected using saturated sampling techniques. The results of the f test show that digital marketing and service quality simultaneously influence purchasing decisions with a calculated F value (6.863) > F table (3.15) and a significance of 0.002 < 0.05. The coefficient of determination (R²) value of 0.191 indicates that 19.1% of purchasing decisions can be explained by product attributes. Keyword: Digital Marketing, Service Quality, Purchasing Decisions Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital marketing, dan kualitas layanan terhadap keputusan pembelian kopi pada kopi kasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan analisis regresi linear sederhana.Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada 99 responden yang dipilih dengan teknik sampling jenuh. Hasil uji f menunjukkan bahwa digital marketing dan kualitas layanan berpengarug secara simultan terhadap keputusan pembelian dengan nilai Fhitung (6,863) > Ftabel (3,15) dan signifikansi 0,002 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,191 mengindikasikan bahwa 19,1% keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh atribut produk. Kata kunci: Digital Marketing, Kualitas Layanan, Keputusan Pembelian

Abstract: Legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination. This study aims to answer the problems of How is legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Indonesian Child Criminal Justice System, How is the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Medan Police Headquarters Jurisdiction, and What are the obstacles encountered by investigators at the Medan Police Headquarters in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse. The method used in this thesis research is an empirical research method, namely legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from the community. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the research on legal protection for children as perpetrators of crimes in the Juvenile Criminal Justice System can be seen from the legal process, starting from the investigation stage, arrest and detention, prosecution, trial, and guidance. In the implementation of providing protection, the concept of diversion is prioritized to achieve restorative justice that applies to children under 12 (twelve) years old and does not commit repeat crimes (recidivism). In this case, the obstacles encountered by investigators in providing protection are law enforcement who are not equipped with an understanding of child cases, legal factors that have not provided alternatives regarding mechanisms in implementing diversion and factors of facilities and infrastructure that are inadequate. Keyword: Legal Protection, Children as Perpetrators, Abuse, Investigation Abstrak: Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dan Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik di Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada pelaksaanaan dalam memberikan perlindungan lebih mengutamakan konsep diversi untuk tercapainya keadilan restoratif (restorative justic) yang berlaku pada anak umur dibawah 12 (dua belas) tahun dan tidak melakukan pengulangan kejahatan (residivis). Dalam hal ini hambatan yang didapat pihak penyidik dalam memberikan perlindungan yaitu penegak hukum yang kurang dibekali pemahaman tentang kasus anak, faktor hukum yang belum memberikan alternatif mengenai mekanisme dalam penerapan diversi dan faktor sarana dan prasana yang belum memadai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku, Penganiayaan, Penyidikan

Abstract: Criminal liability is the existence of an unlawful act, there is no word of forgiveness, capable of being competent in law, there is an error, there is no justification. An unlawful act is an act carried out by a person or group that is contrary to applicable regulations, an error is an act carried out either intentionally or unintentionally, a violation is an act that violates legal provisions (administrative in nature). In this study aims to answer the problem of How is the legal regulation for ship captains who sail without having a sailing license in Indonesia, How is the criminal liability for ship captains who sail without having a sailing license and result in death, How is the judge's consideration in applying criminal sanctions to the defendant in decision number: 228 / Pid.Sus / 2022 / PN.TTE. The regulation of shipping crimes is regulated in the Criminal Code and Law Number 17 of 2008 concerning Shipping which confirms the criminal liability of the captain as the party with full authority over the ship. In Decision Number 228/Pid.Sus/2022/PN.TTE regarding the sinking of the KM Cahaya Arafah, the judge sentenced the passenger to 4 years and 8 months in prison and a fine of Rp 500,000,000, a lighter sentence than the legal penalty due to consideration of extreme weather as a force majeure factor and the defendant's efforts to rescue passengers. This decision reflects the application of Gustav Radbruch's theory, namely balancing legal certainty, justice, and expediency, thus demonstrating the judge's role not merely as a mouthpiece for the law but also as an assessment of the humanitarian aspects and the law's benefits to society. Keyword: Criminal Liability, Ship Captain, Ship Accident Abstrak: Pertanggung jawaban pidana itu adalah adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada kata pemaaf, mampu cakap dalam hukum, adanya kesalahan, tidak ada alasan pembenar. perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukans eseorang atau kelompok yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku kesalahan adalah tindakan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja pelanggaran adalah tindakan yang melanggar ketentua hukum (bersifat administratif). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana pengaturan hukum terhadap nakhoda kapal yang berlayar tanpa memiliki surat ijin berlayar di Indonesia, Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap nakhodah kapal yang berlayar tanpa memiliki surat ijin berlayar dan mengakibatkan kematian,Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN.TTE. Pengaturan tindak pidana pelayaran diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menegaskan pertanggungjawaban pidana nakhoda sebagai pihak yang berwenang penuh atas kapal. Dalam Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.TTE terkait tenggelamnya KM Cahaya Arafah, hakim menjatuhkan pidana 4 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp500.000.000, lebih ringan dari ancaman undang-undang karena mempertimbangkan faktor cuaca ekstrem sebagai force majeure serta adanya upaya terdakwa menyelamatkan penumpang. Putusan ini mencerminkan penerapan teori Gustav Radbruch, yakni menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga menunjukkan peran hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang tetapi juga menilai aspek kemanusiaan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.Kata Kunci: PertanggungJawaban Pidana, Nakhoda Kapal, Kecelakaan Kapal

Abstract: The problem in this study stems from the existence of unfair business competition arising from trademark registration applications in bad faith. The element of good faith has an important role in the trademark legal system in Indonesia to prevent disputes in the future. This study specifically analyzes the trademark dispute in the Medan District Court Decision Number 4 / Pdt.Sus-HKI / Merek / 2019 / PN Niaga Medan, which involves the registration of the KANDUI and KANDUI VILLAS trademarks by the defendant, even though the trademark has been previously used by the plaintiff, even the defendant himself is a manager at the plaintiff's lodging business. This study uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The issues studied include: (1) legal protection of trademarks according to the principle of good faith to prevent unfair business competition; (2) indications of unfair business competition practices in the KANDUI trademark dispute; and (3) the suitability of the judge's considerations in the decision with Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The results of the study indicate that the judge in the decision only emphasized the first to file principle as regulated in Article 3 of Law Number 20 of 2016, but was inconsistent with his considerations which had acknowledged the relevance of the first to use principle. In addition, the judge did not thoroughly examine the defendant's bad faith as stated in the plaintiff's petitum. Thus, although the judge's decision was formally in accordance with regulations, there were still weaknesses in upholding the principle of good faith which is an important instrument to prevent unfair business competition in the trademark legal regime.Keyword: Business competition, Brand, Bad faith Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya persaingan usaha tidak sehat yang timbul akibat permohonan pendaftaran merek dengan iktikad tidak baik. Unsur iktikad baik memiliki peran penting dalam sistem hukum merek di Indonesia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini secara khusus menganalisis sengketa merek pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan, yang melibatkan pendaftaran merekKANDUIdanKANDUI VILLASoleh tergugat, padahal merek tersebut telah lebih dahulu digunakan oleh penggugat, bahkan tergugat sendiri merupakan pengurus pada usaha penginapan milik penggugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) perlindungan hukum terhadap merek menurut prinsip iktikad baik untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat; (2) indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat dalam sengketa merekKANDUI; serta (3) kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut hanya menekankan asasfirst to filesebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun tidak konsisten dengan pertimbangannya yang sempat mengakui relevansi asasfirst to use. Selain itu, hakim tidak secara mendalam mengkaji iktikad tidak baik tergugat sebagaimana petitum penggugat. Dengan demikian, meskipun putusan hakim secara formil sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat kelemahan dalam menegakkan prinsip iktikad baik yang menjadi instrumen penting untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dalam rezim hukum merekKata Kunci : Persaingan usaha, Merek, Iktikad tidak baik

Abstract: Bullying in educational settings is a serious problem that has psychological, social, and academic impacts on children. Although various regulations governing child protection exist, their implementation in Medan City has not been fully effective. This study aims to analyze the applicable legal policies related to child bullying in schools, assess the implementation of legal protection for child victims, and identify obstacles and efforts taken by schools and related parties. The study used a juridical-normative method supported by empirical data, and data analysis was conducted qualitatively. The results show that legal policies regarding child bullying are basically regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023, and several supporting regulations, but there are no specific rules that are consistently applied in madrasas. The implementation of legal protection at MAN 1 Medan City, SMAN 11 Medan City, and SMAS Utama Medan City is still not optimal, partly because the Violence Prevention and Handling Team (TPPK) has not been formed as required by the regulation. The main obstacles faced include low legal awareness among school residents, a weak reporting culture, and the predominance of family-based approaches to case resolution. Efforts, such as counseling, mediation, and outreach, remain fragmented and not systematically integrated. This study recommends strengthening sectoral regulations, establishing a protective implementation structure in schools, and developing a legal culture that favors children. These steps are expected to create a safe, inclusive, and violence-free educational environment. Keyword: Legal Protection, Child Bullying, Educational Units, Medan City Abstrak: Perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan akademik bagi anak. Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, pelaksanaannya di Kota Medan belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang berlaku terkait perundungan anak di sekolah, menilai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang ditempuh oleh sekolah dan pihak terkait. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan dukungan data empiris, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum mengenai perundungan anak pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta beberapa regulasi pendukung, namun belum terdapat aturan khusus yang diterapkan secara konsisten di madrasah. Pelaksanaan perlindungan hukum di MAN 1 Kota Medan, SMAN 11 Kota Medan, dan SMAS Utama Kota Medan masih belum maksimal, antara lain karena belum terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sebagaimana diwajibkan regulasi. Hambatan utama yang dihadapi mencakup rendahnya kesadaran hukum warga sekolah, lemahnya budaya pelaporan, serta dominannya penyelesaian kasus melalui pendekatan kekeluargaan. Adapun upaya yang dilakukan, seperti konseling, mediasi, dan sosialisasi, masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral, pembentukan struktur pelaksana perlindungan di sekolah, serta pembangunan budaya hukum yang berpihak pada anak. Dengan langkah tersebut, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perundungan Anak, Satuan Pendidikan, Kota Medan

Abstract: The amendment to the Minister of Health Regulation on medical records requires all healthcare facilities in Indonesia to implement Electronic Medical Records (EMR) no later than December 31, 2023. Many clinics, as part of these facilities, still rely on a file-based approach, resulting in scattered data that are difficult to retrieve, prone to duplication, and often inaccurate. This study aims to analyze the use of MySQL in designing a web-based EMR database. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR), selecting articles based on inclusion and exclusion criteria, yielding 20 relevant journals. MySQL was chosen because it is an open-source database management system (DBMS) licensed under GPL, supports multi-user access, offers fast query performance, and provides adequate security features. Its advantages include easy distribution, compliance with standard SQL, and reliable performance for managing medical data. However, limitations such as inefficient decentralized configuration and longer execution times with large-scale data must be considered. The database design process follows five stages: Requirement, Design, Implementation, Verification, and Maintenance. The findings indicate that MySQL is suitable for EMR database design due to its functional strengths and flexibility, although large-scale optimization remains a challenge. Keywords: Electronic Medical Records, MySQL, Database Abstrak: Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan tentang rekam medis mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME) paling lambat 31 Desember 2023. Klinik sebagai salah satu fasyankes masih banyak yang mengandalkan pendekatan file-based, sehingga data tersebar, sulit dicari, rawan duplikasi, dan sering tidak akurat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan MySQL dalam perancangan database RME berbasis web. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menyeleksi artikel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, dan diperoleh 20 jurnal relevan. MySQL dipilih karena merupakan sistem manajemen database (DBMS) open source berlisensi GPL, mendukung multiuser, memiliki kecepatan query yang baik, serta fitur keamanan yang memadai. Kelebihan MySQL meliputi kemudahan distribusi, dukungan standar SQL, dan performa yang andal untuk pengelolaan data medis. Namun, kelemahan seperti konfigurasi desentralisasi yang kurang efisien dan peningkatan waktu eksekusi pada data berskala besar perlu diperhatikan. Proses perancangan database mengikuti lima tahap: Requirement, Design, Implementation, Verification, dan Maintenance. Hasil kajian menunjukkan MySQL layak digunakan untuk perancangan database RME karena keunggulan fungsional dan fleksibilitasnya, meskipun optimalisasi skala besar tetap menjadi tantangan. Kata kunci: Rekam Medis Elektronik, MySQL, Database 

Abstrack: The current development of information and communication technology has led humans to use the assistance of Generative AI (artificial intelligence) technology to produce various new works, including cinematographic works circulating on social media. However, the emergence of Generative AI has raised new legal issues, because in its use many works have the potential to violate copyright, especially when this technology is used to modify cinematographic works owned by other parties on social media platforms. This study aims to analyze legal certainty, the form of legal liability for the use of Generative AI, and review the form of legal protection for cinematographic works modified using Generative AI on social media without permission. This research is a normative juridical legal research with a descriptive analytical nature. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques and data were carried out through literature studies. Data analysis used normative analysis methods. The results of the study indicate that legal certainty in the use of Generative AI is currently still not achieved because the Copyright Law is still oriented towards humans as creators. The forms of legal liability that can be applied include civil, criminal, and administrative aspects, while legal protection is provided preventively through takedown mechanisms and repressively through compensation lawsuits and criminal sanctions. The conclusion of this study is that the protection of copyright in cinematographic works for the use of Generative AI on social media platforms creates legal uncertainty that needs to be addressed immediately through regulatory updates and strengthening copyright enforcement policies in the digital era. The formation of specific regulations regarding liability for works involving Generative AI technology is an important step towards realizing legal certainty, justice, and benefits for all parties involved. Keyword: Copyright, Cinematographic Works, Generative AI, Social Media, Legal Protection. Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat manusia menggunakan bantuan teknologi  AI Generatif (kecerdasan buatan) dalam menghasilkan berbagai karya baru, termasuk karya sinematografi yang beredar di media sosial. Namun, kemunculan AI Generatif telah menimbulkan persoalan hukum baru, karena dalam penggunaannya banyak karya yang berpotensi melanggar hak cipta terutama ketika teknologi ini digunakan untuk memodifikasi karya sinematografi milik pihak lain di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum, bentuk tanjung jawab hukum atas penggunaan AI Generatif serta meninjau bentuk perlindungan hukum terhadap karya sinematografi yang dimodifikasi menggunakan AI Generatif di media sosial tanpa izin. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian dekskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik dan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penggunaan AI Generatif saat ini masih belum tercapai karena dalam UUHC masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diterapkan meliputi aspek perdata, pidana serta administratif, sementara perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui mekanisme takedown dan represif melalui gugatan ganti rugi maupun sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelindungan hak cipta karya sinematografi atas penggunaan AI Generatif di platform media sosial menimpulkan ketidakpastian hukum yang perlu segera diatasi melalu pembaruan regulasi dan penguatan kebijakan penegakan hak cipta di era digital. Pembentukan aturan khusus mengenai tanggung jawab atas karya yang melibatkan teknologi AI Generatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh pihak terkait. Kata kunci: Hak Cipta, Karya Sinematografi, AI Generatif, Media Sosial, Pelindungan Hukum.

Abstract: Hospitals are required to minimize errors made by medical and non-medical staff to build patient trust in the services provided. Data show that patient visits at Jakarta Islamic Hospital Pondok Kopi from January to August 2023 reached 36,188 with an average of 4,523 visits per month, with the lowest number recorded in April 2023. This study aims to describe the influence of outpatient trust in doctors’ services on their interest in repeat visits. The research employed a quantitative approach with a cross-sectional design, involving 100 non-BPJS outpatients at the Outpatient Unit, with data collected through questionnaires. Data were analyzed using a Simple Logistic Regression test. The findings indicate that patients trust doctors’ services and are interested in returning for subsequent visits. Bivariate analysis revealed that outpatient trust in doctors’ services simultaneously had a significant effect on repeat visit interest, as shown by the wald test result (f count 11.170 > f table 1.984467) with a significance level of 0.001 < 0.05. Thus, patient trust plays a crucial role in fostering loyalty through repeat visits at Jakarta Islamic Hospital Pondok Kopi. Keyword: Patient Trust, Doctor Services, Repeat Visits, Hospital, Outpatient Abstrak: Rumah sakit dituntut untuk meminimalkan kesalahan tenaga medis maupun nonmedis agar tercipta kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Data menunjukkan kunjungan pasien di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi pada Januari–Agustus 2023 sebanyak 36.188 orang dengan rata-rata 4.523 kunjungan per bulan, di mana angka terendah terjadi pada April 2023. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengaruh kepercayaan pasien rawat jalan terhadap pelayanan dokter dalam meningkatkan minat kunjungan ulang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, melibatkan 100 responden pasien non-BPJS di Unit Rawat Jalan, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis dilakukan menggunakan uji Regresi Logistik Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien menaruh kepercayaan pada pelayanan dokter dan berminat melakukan kunjungan ulang. Analisis bivariat mengungkapkan kepercayaan pasien secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat kunjungan ulang, dibuktikan dengan hasil uji wald (f hitung 11.170 > f tabel 1.984467) pada tingkat signifikansi 0.001 < 0.05. Dengan demikian, kepercayaan pasien menjadi faktor penting dalam membangun loyalitas melalui kunjungan ulang di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Kata kunci: Kepercayaan Pasien, Pelayanan Dokter, Minat Kunjungan Ulang, Rumah Sakit, Rawat Jalan 

Abstract: This study aims to analyze the magnitude of Willingness to Pay (WTP) and identify the determining factors that influence it towards an augmented reality-based children's book product, "Petualangan Budi dan Wati". The research methodology used is a quantitative approach by distributing questionnaires to 40 respondents. Data analysis was conducted through descriptive statistics and multiple linear regression. The results show that the optimal price point acceptable to the majority of consumers is in the range of IDR 75,000 to IDR 80,000. The regression analysis found three factors that have a significant positive effect on WTP: perceived value for money, income level, and perceived product effectiveness. In conclusion, parents' willingness to pay is not only driven by financial capability but is strongly influenced by perceived value and belief in the product's functional benefits for their children. Keyword: WTP, Augmented Reality, Consumer Behavior Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran Willingness to Pay (WTP) dan mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang memengaruhinya terhadap produk buku anak berbasis augmented reality “Petualangan Budi dan Wati”. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 40 responden. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik harga optimal yang dapat diterima oleh mayoritas konsumen berada pada rentang Rp 75.000 hingga Rp 80.000. Analisis regresi menemukan tiga faktor yang berpengaruh signifikan secara positif terhadap WTP, yaitu persepsi kesepadanan harga (value for money), tingkat pendapatan, dan persepsi efektivitas produk. Kesimpulannya, kesediaan membayar orang tua tidak hanya didorong oleh kemampuan finansial, tetapi sangat dipengaruhi oleh persepsi nilai dan keyakinan terhadap manfaat fungsional produk bagi anak. Kata kunci: WTP, Augmented Reality, Perilaku Konsumen

Abstract: Unemployment is still a problem that often occurs in every region, including in every area in North Sumatra. Unemployment rates can inevitably lead to an increase in poverty. And this can continuously trigger other losses such as rampant robbery, theft, fraud and even crimes that will harm the general public. The purpose of this study, among others, is to predict the number of unemployed in each district/city of North Sumatra from 2021 to 2025 using the Monte Carlo method and find out whether this method can be used to predict population such as unemployment. The advantage of this method lies in strong numerical calculations in simulating data by producing accurate values and the results of predicting the number of unemployed in 2021, 2023 and 2024 have decreased with the number of unemployed each year ranging from 426383, 426383 and 399403 people. Meanwhile, for 2022 and 2025 it will be an increase of 43260 and 41605 people. Keyword: Predicting, Number of Unemployed, Monte Carlo Abstrak: Pengangguran masih menjadi permasalahan yang kerap terjadi di setiap daerah termasuk di setiap daerah yang ada di Sumatera Utara. Tingkat pengangguran yang tidak terelakan dapat memicu terjadinya peningkatan kemiskinan, kriminalitas. seperti maraknya perampokan, pencurian, penipuan bahkan kejahatan yang akan merugikan khalayak ramai maupun kesenjangan sosial dan dampak negatif lainnya. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk memprediksi jumlah pengangguran di setiap daerah Sumatera Utara perkabupaten/ kota tahun 2021 sampai dengan 2025 dengan menggunakan metode Monte Carlo serta mengetahui apakah metode tersebut dapat digunakan dalam memprediksi kependudukan seperti pengangguran. Keunggulan metode ini terletak pada perhitungan numerik yang kuat dalam mensimulasikan data dengan menghasilkan nilai yang akurat dan hasil dari memprediksi jumlah pengangguran di tahun 2021, 2023 dan 2024 mengalami penurunan dengan jumlah pengangguran disetiap tahunnya berkisar 426383, 426383 dan 399403 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2025 mengalami kenaikan sebesar 43260 dan 41605 jiwa. Kata kunci: Prediksi, Jumlah Pengangguran, Monte Carlo 

Abstract: This study examines the role of law enforcement and tax socialization in improving taxpayer compliance and quality at the Medan Pratama Tax Service Office (KPP). Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with tax officers and taxpayers from various sectors, both individuals and business entities. The findings reveal that law enforcement—through audits, collections, and administrative or criminal sanctions—significantly influences taxpayer compliance by creating a deterrent effect. However, reliance solely on sanctions is insufficient to foster sustainable compliance, as its impact tends to be temporary. Conversely, tax socialization conducted by KPP Pratama and KPP Madya Medan, such as seminars, training, and “Tax Goes to Campus” programs, effectively enhances taxpayers’ knowledge, confidence, and moral awareness regarding tax obligations. Participants of these programs demonstrate greater understanding of tax procedures and recognize the broader importance of taxes for national development. These results are consistent with the Theory of Planned Behavior, which highlights the role of attitudes, social norms, and perceived control in shaping compliance. The study concludes that achieving a successful tax system requires more than enforcement, continuous education and socialization are essential to build long-term, voluntary compliance supported by taxpayers’ internalized awareness. Keyword: Law Enforcement, Tax Socialization, Taxpayer Compliance, Taxpayer Quality, Theory of Planned Behavior Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran penegakan hukum dan sosialisasi pajak dalam meningkatkan kepatuhan serta kualitas wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas pajak serta wajib pajak dari berbagai sektor, baik individu maupun badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui pemeriksaan, penagihan, serta penerapan sanksi administrasi dan pidana berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan efek jera. Namun, kepatuhan yang hanya bergantung pada sanksi bersifat sementara dan tidak cukup untuk membangun kepatuhan jangka panjang. Sebaliknya, sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama dan KPP Madya Medan, melalui seminar, pelatihan, serta program “Tax Goes to Campus,” terbukti efektif meningkatkan pemahaman, kepercayaan diri, dan kesadaran moral wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Peserta sosialisasi lebih memahami prosedur pajak serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menekankan peran sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol dalam membentuk kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan edukasi berkelanjutan untuk membangun kepatuhan sukarela yang dilandasi kesadaran internal wajib pajak. Kata kunci: Penegakan Hukum, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Wajib Pajak, Theory of Planned Behavior

Abstract: Regional economic growth is an important indicator in assessing the success of development, where international trade and fiscal policy are two strategic factors that interact in influencing the dynamics of the regional economy. Medan city, as a center of trade and logistics in western Indonesia, has a strategic position on the map of international trade, particularly through export-import activities and the movement of goods at Belawan port. On the other hand, local government fiscal policy also determines the effectiveness of development financing through public spending and local tax management. This research aims to comprehensively analyze how international trade and fiscal policy influence economic growth in Medan city, as well as to identify legal and administrative challenges that hinder the optimization of these two factors. The research method used is a normative legal approach with descriptive-analytical methods, supported by secondary data in the form of legal documents, legislation, official statistical reports, and scientific literature. The results of the research show that international trade contributes positively to the economic growth of Medan City, particularly through increased export volume, logistics connectivity, and the role of ports as regional distribution centers. However, there are still various obstacles such as unclear export-import regulations, weak law enforcement, and low coordination among related agencies. Meanwhile, regional fiscal policies show a role in promoting infrastructure development and public services, but have not been optimal due to limited fiscal capacity and high dependence on transfer funds from the central government. In conclusion, although international trade and fiscal policy have a significant influence on the economic growth of the city of Medan, reforms in trade regulations and the strengthening of regional fiscal capacity are necessary to ensure that their contributions can be maximized sustainably. This study recommends the harmonization of cross-sectoral policies, improvement of fiscal institutional quality, and simplification of export-import regulations as strategic steps towards more inclusive and equitable economic growth. Keyword: International Trade, Fiscal Policy, Economic Growth, Economic Law, Medan City. Abstrak: Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan, di mana perdagangan internasional dan kebijakan fiskal menjadi dua faktor strategis yang saling berinteraksi dalam memengaruhi dinamika ekonomi regional. Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan logistik di wilayah barat Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta perdagangan internasional, khususnya melalui aktivitas ekspor-impor dan pergerakan barang di pelabuhan Belawan. Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah daerah juga turut menentukan efektivitas pembiayaan pembangunan melalui belanja publik dan pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh bagaimana pengaruh perdagangan internasional dan kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan, serta mengidentifikasi tantangan hukum dan administratif yang menghambat optimalisasi kedua faktor tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan metode deskriptif-analitis, yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan statistik resmi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan internasional memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, terutama melalui peningkatan volume ekspor, konektivitas logistik, dan peran pelabuhan sebagai pusat distribusi regional. Namun, masih terdapat berbagai hambatan seperti ketidakjelasan regulasi ekspor-impor, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya koordinasi antarinstansi terkait. Sementara itu, kebijakan fiskal daerah menunjukkan peran dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi belum optimal akibat keterbatasan kapasitas fiskal serta ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kesimpulannya, meskipun perdagangan internasional dan kebijakan fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan, diperlukan reformasi regulasi perdagangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah agar kontribusinya dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kebijakan lintas sektor, peningkatan kualitas kelembagaan fiskal, serta penyederhanaan regulasi ekspor-impor sebagai langkah strategis menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.. Kata kunci: Perdagangan Internasional, Kebijakan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Hukum Ekonomi, Kota Medan.

Abstract: The digital economic transformation accelerated by the Covid-19 pandemic prompted the Indonesian government to implement tax policies on cross-border digital transactions. This study aims to evaluate the effectiveness of Value Added Tax (VAT) collection on intangible goods and/or taxable services from outside the customs area through Electronic-Based Trade (PMSE), and to assess its alignment with OECD guidelines. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, using literature review and interviews as data sources. The findings show a significant increase in the number of VAT collectors, from 51 entities in 2020 to 199 in 2024, with tax revenue rising from IDR 731.4 billion to IDR 8,440 billion. Supervision by the Directorate General of Taxes (DGT), supported by data from the Ministry of Communication and Information (Kominfo) and Bank Indonesia, is considered effective despite communication and transaction measurement challenges. The study confirms the effectiveness of the VAT collection policy for PMSE and its relevance in the digital economy context. Strengthening inter-agency coordination and developing more adaptive and comprehensive tax policies are recommended to enhance digital tax governance in Indonesia. Keyword: Digital Economy, Tax Compliance, Tax Supervision, VAT on E-Commerce Abstrak: Transformasi ekonomi digital yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan perpajakan atas transaksi digital lintas batas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta menilai kesesuaiannya dengan pedoman OECD. Kajian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa jumlah pemungut PPN PMSE meningkat dari 51 entitas pada 2020 menjadi 199 pada 2024, dengan penerimaan pajak naik dari Rp731,4 miliar menjadi Rp8.440 miliar. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang didukung data dari Kominfo dan Bank Indonesia, dinilai cukup efektif meski masih menghadapi kendala komunikasi dan pengukuran transaksi digital. Penelitian ini mengonfirmasi efektivitas kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE dan relevansinya dalam konteks ekonomi digital. Diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif untuk memperkuat tata kelola perpajakan digital di Indonesia. Kata kunci: Ekonomi Digital, Kepatuhan Perpajakan, Pengawasan Perpajakan, PPN PMSE

Abstract: This study aims to examine the influence of work environment, motivation, and organizational commitment on employee job satisfaction at Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari. Using a quantitative approach with a total survey of 80 employees, data were collected through questionnaires, observations, and documentation, then analyzed using multiple linear regression. Results indicate that all independent variables have a positive and significant effect, both partially and simultaneously, on job satisfaction, with a determination coefficient of 0.645. These findings highlight the importance of managing internal organizational factors to enhance employee comfort, productivity, and loyalty. The study provides strategic recommendations for the foundation to strengthen work environment, motivation, and commitment to reduce turnover and improve the quality of educational services. Keywords: job satisfaction, work environment, motivation, organizational commitment, HRM Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, motivasi, dan komitmen organisasional terhadap kepuasan kerja pegawai di Yayasan Pendidikan Pangeran Antasari. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei total terhadap 80 pegawai, data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepuasan kerja, dengan koefisien determinasi sebesar 0,645. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan faktor internal organisasi untuk meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan loyalitas pegawai. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi yayasan dalam memperkuat lingkungan kerja, motivasi, dan komitmen pegawai guna menekan angka turnover dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kata kunci: kepuasan kerja, lingkungan kerja, motivasi, komitmen organisasional, SDM

Abstract: This research aims to analyze the application of law in the settlement of small claims in cases of default based on a case study No. 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst between PT Digital Commerce Indonesia as the Plaintiff and PT Ezone Asia Indonesia as the Defendant. The dispute arose due to the Defendant's negligence in paying the remaining payment of Rp 317,659,365 for electronic goods and office equipment that had been received according to the 2019 sales and purchase agreement. This research uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach, and relies on literature studies as the main data source. The main focus is on the technical implementation of procedures, changes in the claim value limit, and legal innovations such as the use of the e-court system and the introduction of verstek and verzet mechanisms. The results of the study indicate that the application of PERMA No. 4 of 2019 in this case provides greater flexibility in the process of resolving small-value civil cases. The Central Jakarta District Court succeeded in resolving the case efficiently, quickly, and simply without sacrificing substantial justice. This is evident in the clarity of the decisions, the short resolution time, and its compliance with applicable legal norms. Thus, the small claims system, as stipulated in Supreme Court Regulation No. 4 of 2019, has proven effective in increasing public access to justice and providing responsive legal solutions to the dynamics of small-value civil disputes. Keyword: Simple Lawsuit, Breach of Contract, PERMA No. 4 of 2019, Sale and Purchase Agreement, Effectiveness of the Judiciary. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dalam penyelesaian gugatan sederhana terhadap kasus wanprestasi berdasarkan studi kasus perkara No. 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst antara PT Digital Commerce Indonesia sebagai Penggugat dan PT Ezone Asia Indonesia sebagai Tergugat. Sengketa timbul akibat kelalaian Tergugat dalam melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 317.659.365 atas barang elektronik dan peralatan kantor yang telah diterima sesuai perjanjian jual beli tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif, serta mengandalkan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Fokus utama tertuju pada implementasi teknis prosedur, perubahan batas nilai gugatan, serta inovasi hukum seperti penggunaan sistem e-court dan pengenalan mekanisme verstek dan verzet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam perkara ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses penyelesaian perkara perdata bernilai kecil. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil menyelesaikan perkara secara efisien, cepat, dan sederhana tanpa mengorbankan keadilan substansial. Hal ini terlihat dari kejelasan putusan, waktu penyelesaian yang singkat, serta kesesuaian dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, sistem gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019 terbukti efektif dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat, serta memberikan solusi hukum yang responsif terhadap dinamika sengketa perdata bernilai kecil. Kata kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi, PERMA No. 4 Tahun 2019, Perjanjian Jual Beli, Efektivitas Peradilan