Portal Jurnal Ilmiah
Goretan Pena

Abstract: This article aims to identify the responsibility of business actors in selling prescription drugs. If left uncontrolled, this will be very dangerous for the community as according to the Regulation of the Minister of Health No. 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies that each sale of prescription drugs is obligatory in a pharmacy service facility where pharmacy practices are carried out by pharmacists. However, there are many cases of selling prescription drugs online without following the rules and violating Law No. 5 of 1997 on Psychotropic and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. There are many cases of selling psychotropic drugs online without a doctor's prescription. Business actors who violate the Consumer Protection Laws, Law No. 8 of 1999 in Article 3 namely raising awareness of business actors about the importance of consumer protection to grow honest and responsible attitudes in doing business. The dose of the drug and the procedure to use provided are not according to the rules as the prescription drugs can only be purchased with a doctor's prescription. Thus, it can be said that this is an illegal activity. This incident becomes more serious as it has a dangerous impact on the health of the Indonesian people as consumers. Keywords: Prescription Drugs, Online Business, Distribution of Drugs. Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual obat-obatan golongan obat keras secara online. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia jika tetap dibiarkan, Karena aturan yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.  Bahwa setiap menjualan obat keras wajib di sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Namun banyak kasus ditemukan penjualan obat keras secara online tanpa mengikuti aturan dan melanggar Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang  No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sering terjadi kasus Penjualan obat keras golongan Psikotropika secara online tanpa resep dokter. Maka pelaku usaha yang melakukan hal tersebut melanggar aturan yang berlaku pada Undang-Undang perlindungan konsumen UU nomor 8 tahun 1999 pada pasal 3 yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Dosis obat yang di berikan dan aturan pakai yang di berikan semua tidak sesuai aturan, karena obat keras ini hanya dapat di beli melalui resep dokter .Dapat di katakan ini adalah kegiatan illegal. Kejadian ini menajadi lebih serius karena menimbulkan dampak berbahaya bagi Kesehatan masyarakat Indonesia sebagai konsumen Kata kunci: Obat Keras, Bisnis Online, Peredaran Obat

Meningkatnya jumlah permintaan handsanitizer oleh operasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan terjadi karena tuntutan kebutuhan menjaga kebersihan tangan dimasa pandemi. Hal ini berakibat pada melonjaknya kebutuhan pengadaan produk handsanitizer di Pemerintah Kota Medan tersebut. Untuk menyiasati peningkatan kebutuhan handsanitizer tersebut, maka pemasok produk perlu melakukan peramalan untuk meredam ketidakpastian yang akan muncul dari penyediaan produk tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode backpropagation pada jaringan syaraf tiruan untuk meramalkan kebutuhan produk tersebut. Pengolahan data hasil arsitektur jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan mengunakan software Matlab 6.1.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2022 sebaiknya di sediakan produk handsanitizer sebanyak 637, 642 dan 636 Pcs permasing-masing bulannya. Hasil peramalan ini menunjukkan nilai MSE setiap periode peramalan sebesar - 0.027, 0.066 dan -0.014. ketiga nilai MSE ini masih lebih kecil dari 10% sehingga hasil ramalan ini masih dapat dikatakan akurat.

Perkembangan teknologi komputer pada saat ini memberikan dampak yang besar dalam penyampaian informasi, sedangkan keamanan data menjadi salah satu apek yang sangat penting dalam sistem informasi saat ini. Toko baju family menggunakan teknologi komputer dalam melakukan proses transaksi penjualan sehingga setiap transaksi yang dilakukan tersimpan dalam bentuk data penjualan. Pada permasalahan yang dibahas, dengan menerapkan Perancangan Aplikasi Keamanan Data salah satunya dengan menggunakan algoritma RSA (Rivest Shamir Adleman) dalam mengamankan data penjualan. Dengan mengamankan data penjualan bertujuan untuk membantu pegawai dalam mengamankan data penjualannya. Hasil penelitian merupakan terciptanya sebuah aplikasi Pengamanan Data dengan Algoritma RSA (Rivest Shamir Adleman) yang dapat membantu pegawai dalam mengamankan data penjualan yang berada pada Toko Baju Family.

Sistem pengidentifikassian kelayakan penerima kredit investasi pada BPD Bank Aceh terhadap para penerimanya masih dilakukan secara manual pada setiap prosesnya, yang terdiri dari proses mengajuan, penyeleksian berkas, wawancara, pengobservasian terhadap calon Nasabah masih dilakukan secara manual.Untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada, maka dibuatlah suatu sistem pengelompokan pengidentifikasian penerima Kredit Investasi dengan data mining menggunakan metode K-Nearest Neighbor untuk mengidentifikasi objek atau individu yang serupa dengan memperhatikan beberapa kriteria. Dengan demikian hasil pengelompokan  yang telah dirancang dapat membantu pihak BPD Bank Aceh dalam proses penidentifikasian penerima Kredit Investasinya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sehingga pengelompokan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat,tepat, dan akurat serta terhindar dari kesalahan.

Traditional games are game activities that grow and develop in certain areas (such as in Central Kalimantan), which are related to cultural values, and values of community life and are taught from generation to generation from one age to the next. From this traditional game, students will be able to develop the potential that exists within themselves. In addition, they will get a meaningful experience, be able to build relationships with fellow friends, and be able to channel pleasant or memorable feelings. Another benefit of this traditional game is participating in preserving the nation's culture. The socialization activity of Central Kalimantan traditional game books is an effort by the writer in developing aspects of early childhood development. This activity was socialized by the writer to the teachers in the form of demonstrations of 4 traditional Central Kalimantan games. Then, the teachers would practice the game with the students. The writer also assisted with evaluation during this activity. Participants have demonstrated their ability to practice traditional games. One by one, students tried to practice traditional games properly and correctly. They were happy in this socialization activity. The participants of this socialization activity were Kasih Ibu Kindergarten teachers and Kasih Ibu Kindergarten students. After practicing traditional games, they became more enthusiastic about playing traditional games in Central Kalimantan. Keywords: Traditional games, Books, Children, Central Kalimantan Abstrak: Permainan tradisional merupakan suatu kegiatan permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu (seperti di Kalimantan Tengah), yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, tata nilai kehidupan masyarakat dan diajarkan secara turun - temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari permainan tradisional ini, peserta didik akan mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Selain itu, mereka akan mendapatkan pengalaman yang bermakna, mampu membina relasi dengan sesama teman dan mampu menyalurkan perasaan-perasaan yang menyenangkan atau berkesan. Manfaat lain dari permainan tradisional ini adalah turut berpartisipasi dalam melestarikan budaya bangsa. Kegiatan sosialisasi buku permainan tradisional Kalimantan Tengah sebagai upaya tim penulis dalam pengembangan aspek perkembangan anak usia dini. Kegiatan ini disosialisasikan oleh Tim penulis kepada para guru berupa demonstrasi 4 permainan tradisional Kalimantan Tengah. Kemudian, para guru akan mempraktekkan permainan tersebut kepada peserta didik. Tim penulis juga melakukan pendampingan hingga evaluasi selama kegiatan ini. Peserta telah menunjukkan kemampuannya dalam mempraktekkan permainan tradisional. Satu per satu peserta didik mencoba mempraktekkan permainan tradisional dengan baik dan benar. Mereka senang dalam kegiatan sosialisasi ini. Peserta kegiatan sosialisasi ini adalah Guru TK Kasih Ibu dan peserta didik TK Kasih Ibu. Setelah melakukan praktek permainan tradisonal, mereka menjadi lebih semangat dalam bermain permainan tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Kata kunci: Permainan tradisional, Buku, Anak, Kalimantan Tengah

Abstract: The act of refusing to do CPR is known as DNR (Do Not Resucitate). This often overlaps with euthanasia. In many countries, there are still many doubts about performing CPR on patients. So we need a limit and legal certainty in conducting CPR. This study uses normative legal methods. From the results of the study, it was found that the appropriate Indonesian law regarding Termination of Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health in Article 5 Junto of the Minister of Health Number 37 of 2014 Article 14 paragraph (5) In the process of discontinuing CPR there are indications things that need to be considered include if the patient has not given a stable response, the pupil is maximally dilated, there is no spontaneous response after CPR for 15 - 30 minutes, the electrocardiogram (ECG) is flat, and if the patient has a DNR order. Approval or rejection of the medical action needs to be stated in a written form. The order not to do CPR issued by this patient is irrefutable, this includes the refusal of medical action which is protected by law as one of the patient's rights.Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation; DNR; Euthanasia Abstrak: Tindakan menolak dilakukannya RJP dikenal dengan istilah DNR (Do Not Resucitate). Hal ini sering tumpang tindih dengan euthanasia. Di berbagai negara pun masih banyak keraguan dalam melakukan RJP pada pasien. Sehingga diperlukan suatu batasan dan kepastian hukum dalam melakukan RJP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Dari hasil penelitian didapatkan Hukum Indonesia yang sesuai tentang hal Penghentian Resusitasi Jantung Paru (RJP) dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 5 Junto Permenkes Nomor 37 tahun 2014 Pasal 14 ayat (5) Pada proses penghentian RJP terdapat indikasi yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu jika penderita sudah tidak memberikan respon yang stabil, pupil mengalami dilatasi maksimal, tidak ada respon spontan setelah RJP selama 15 - 30 menit, gambaran elektro kardiografi (EKG) sudah flat, serta apabila pasien memiliki perintah DNR. Persetujuan ataupun penolakan terhadap tindakan kedokteran tersebut perlu dituangkan dalam suatu form tertulis. Perintah untuk tidak dilakukannya RJP yang dikeluarkan oleh pasien ini sifatnya tidak terbantahkan, hal ini termasuk penolakan tindakan medis yang dalam undang-undang dilindungi sebagai salah satu hak pasien. Kata Kunci: Resusitasi Jantung Paru; DNR; Euthanasia

Abstract: The purpose of this study was to determine the relationship between spiritual intelligence and student learning outcomes in the subjects of aqidah morality in class X MAS AL-Washliyah 22 Tembung. This research is a quantitative study with a correlative study, then classifies the research variables into two groups, namely the independent variable and the dependent variable. The research instrument is a questionnaire or quotioner method and student test scores. The spiritual intelligence of class X students of MAS Al-Washliyah 22 Tembung which was studied using a questionnaire with a total of 30 items and the highest score of each item 5 and the lowest score of 1, the highest score was 134 and the lowest score was 65. Learning outcomes in faith subjects The morals obtained through the test are 23 questions, the highest score is 90 and the lowest value is 43. Through the correlation test with the number of respondents 56 students and with = 0.05, it is obtained rcount > rtable, namely 0.611 > 0.254. And the t-test (significance test) obtained tcount > ttable (5.67 > 1.67). Thus, it can be concluded that there is a significant correlation between spiritual intelligence and learning outcomes in the subjects of aqidah morality at MAS Al-Washliyah 22 Tembung. Keywords: spiritual intelligence, learning outcomes, morality Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak dikelas X MAS AL-Washliyah 22 Tembung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  dengan kajian korelatif, kemudian mengklasifikasikan  variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Instrumen penelitian ini adalah metode angket atau quotioner dan nilai tes siswa. Kecerdasan spritual siswa kelas X MAS Al-Washliyah 22 Tembung yang diteliti dengan menggunakan angket dengan jumlah item sebanyak 30 dan skor tertinggi masing-masing butir 5 dan terendah skornya 1, maka diperoleh nilai  tertinggi 134 dan nilai terendah 65.Hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak yang  diperoleh melaui tes berjumlah 23 soal diperoleh nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 43. Melalui uji korelasi dengan jumlah responden 56 siswa dan dengan ? = 0,05 maka diperoleh rhitung > rtabel yaitu 0,611> 0,254. Uji-t (uji keberartian) diperoleh thitung > ttabel (5,67 > 1,67).  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kecerdasan spritual dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak di MAS Al-Washliyah 22 Tembung. Kata kunci: kecerdasan spritual, hasil belajar, akidah akhlak

Abstract: The practice of independent doctors is basically a first-level health service that provides individual assistance by doctors to patients in the form of medical services. Doctors are authorized to provide drug services based on Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice Article 35 paragraph (1) letters i and j concerning the Law on Medical Practice. Based on this provision, it can be said that doctors can store drugs in permitted quantities and types as well as mix and give drugs to those who practice in remote areas and there are no pharmacies. Doctors are given authority in accordance with the education obtained and their competence. However, the existing regulations are not fully followed by health workers. Non-compliance of health workers with these regulations. There are still many health workers who provide health services outside their authority. It is recommended to the Government and independent medical practice to be committed to and apply the rules and procedures set out in the law on medical practice. Keywords: independent doctor practice, doctor's authority, drug service Abstrak: Praktik dokter mandiri pada dasanya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Dokter diberi kewenangan melakukan pelayanan obat berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa dokter dapat menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek. Dokter diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Namun, Peraturan yang ada tidak sepenuhnya diikuti oleh tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan. Disarankan kepada Pemerintah dan praktek dokter mandiri agar perlu berkomitmen dan menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapka di dalam undang-undang praktek kedokteran.Kata kunci: praktik dokter mandiri, kewenangan dokter, pelayanan obat

Abstract: Hospitals have an important meaning in providing health services and medical services. Health services in hospitals are important and must be maintained or improved in quality according to applicable service standards so that the community as recipients of services can feel the health services provided. Calling a doctor is one form of health service, so if it is proven that a doctor has made a medical mistake, the hospital is also responsible for the doctor's mistake. Because hospitals and doctors have a legal relationship that is equally responsible for the health services provided to patients. The form of accountability can be in the form of criminal legal responsibility, civil legal responsibility, administrative legal responsibility.Keywords: legal liability, doctor's medical action Abstrak: Rumah  sakit  memiliki  arti  penting  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan maupun pelayanan medis. Pelayanan kesehatan pada rumah sakit merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai penerima Jasa dapat merasakan pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemanggilan dokter merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kesehatan,  sehingga  jika  terbukti  dokter  melakukan kesalahan tindakan kedokteran, maka rumah sakit ikut bertanggungjawab atas kesalahan dokter tersebut. Karena rumah sakit dengan dokter memiliki hubungan hukum yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa tanggung jawab hukum pidana, tanggungjawab hukum perdata, tanggungjawab hukum administasi.Kata kunci: tanggungjawab hukum, tindakan medis dokter 

Abstract: Expert System is a part of artificial intelligence that imitates human reasoning. Utilization of technology makes it easier for humans to access information without being limited by space and time. With the construction of an Artificial Intelligence System for Early Diagnosing Constipation Disease Using the Dempster Shafer Method, it is hoped that it will make it easier for the public to consult about constipation disease. So that the community can take early action to overcome the problem of constipation disease (constipation). The stages in this research are collecting data to several experts, identifying the data as the basic rule of constipation disease, then developing the system, then testing the system and implementing the system. This study uses a system that can provide additional knowledge to the general public, especially about constipation disease. This application developed aims to help provide clear information for the general public, is expected to help in handling constipation disease (constipation) and provide the right solution, by only paying attention to the symptoms experienced. Keywords: Expert System; constipation disease; Dempster Shafer; Website. Abstrak: Sistem Pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang meniru penalaran manusia. Pemanfaatan teknologi memudahkan manusia untuk mengakses informasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Dengan dibangunnya System Artificial intelegence dalam Mendiagnosa awal constipation disease (Sembelit) Menggunakan Metode Dempster Shafer diharapkan akan memudahkan masya-rakat untuk berkonsultasi tentang constipation disease. Sehingga masya-rakat dapat melakukan tindakan awal untuk mengatasi masalah constipation disease (sembelit). Tahapan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepada beberapa orang pakar, identifikasi data sebagai Rule dasar constipation disease kemudian melakukan pembangunan sistem, selanjutnya dilakukan pengujian sistem dan implementasi sistem. Pada penelitian ini menggunakan sistem yang dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat umum, khususnya tentang constipation disease. Aplikasi yang dikembangkan ini bertujuan untuk membantu memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat umum, diharapkan dapat membantu dalam penanganan constipation disease (Sembelit) memberikan solusi yang tepat, dengan hanya memperhatikan gejala- gejala yang dialami.Kata kunci: Expert System; constipation disease; Dempster Shafer; Website. 

Abstract: The high rate of Covid-19 infection that occurs today requires the fulfillment of health facilities for doctors and health workers, especially Personal Protective Equipment (PPE) in handling patients during the Covid-19 pandemic. PPE shortages were widely reported in some health care facilities in various regions. Not only in privately owned health service facilities, government hospitals and puskesmas are also not spared from experiencing limited PPE. This Study discusses how the Government's Legal Responsibility Arrangements in Fulfilling PPE (APD) for Doctors amidst the Covid-19 Pandemic. This study used normative legal as its research method. The results of this study indicated that there are no specific arrangements that regulate the government's responsibility in providing PPE (APD) for doctors during the Covid-19 period.  The government's responsibility for providing PPE for doctors amidst the covid-19 period was a form of  main responsibility. But it was still not done well. Ideally, the government’s responsibility in fulfilling physicians’ rights to health has emerged in accordance with the standards set by WHO in the form of providing appropriate personal protective equipment. It was important to Special monitoring is needed regarding the availability of existing PPE (APD) in the form of quantity and quality so that the safety and health rights of doctors can be fulfilled.Keywords: Job Characteristics, Individual Characteristics, Job Satisfaction, Civil Servant Performance. Abstrak: Tingginya angka infeksi Covid-19 yang terjadi saat ini menuntut pemenuhan fasilitas kesehatan bagi dokter dan tenaga kesehatan khususnya Alat Pelindung Diri (APD) dalam menangani pasien di masa pandemi Covid-19. Kekurangan APD dilaporkan secara luas di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai daerah. Tidak hanya di fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, rumah sakit pemerintah dan puskesmas juga tidak luput mengalami keterbatasan APD. Kajian ini membahas bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah dalam Pemenuhan APD (APD) bagi Dokter di tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan hukum normatif sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus yang mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan APD (APD) bagi dokter selama masa Covid-19. Tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan APD bagi para dokter di tengah masa Covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab utama. Tapi itu masih belum dilakukan dengan baik. Idealnya, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak dokter atas kesehatan telah muncul sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri yang sesuai. Penting Perlu pemantauan khusus mengenai ketersediaan APD (APD) yang ada dalam bentuk kuantitas dan kualitas agar hak keselamatan dan kesehatan dokter dapat terpenuhi.Kata kunci: Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Individu, Kepuasan Kerja, Sipil Kinerja Pelayan.

Abstract: The rapid development of science and technology leads to social change in society with information. increasing public understanding, especially in the health sector, improving health services, including medical actions in the practice of the medical profession. Every action in the medical profession has a responsibility and activity has legal consequences. This study uses a normative legal method where the data taken comes from library references and other secondary information. The results of the study indicate that legal liability in medical actions is based on self-competence and the presence or absence of negligence in carrying out medical activities. The incompetence of doctors and their negligence in causing disputes to be resolved are regulated in Law Number 36 Year 2009 through mediation. It is recommended to conduct cross-sectoral evaluations between professional associations and the police, especially in the possibility of criminal violations. Keywords: law responsibility; medical treatment; medical law; criminal law Abstrak: Semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menggiring perubahan sosial masyarakat dengan keterbukaan informasi. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama dalam bidang kesehatan  meningkatkan tuntutan akan pelayanan kesehatan termasuk tindakan medis dalam praktik profesi kedokteran. Setiap tindakan dalam aktivitas profesi kedokteran memiliki tanggung jawab dan memiliki konsekuensi di mata hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana data yang diambil berasal dari referensi kepustakaan serta informasi sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan medis berdasarkan komptenesi diri dan ada tidaknya kelalaian dalam melakukan aktivitas profesi kedokteran. Tidak kompetennya dokter dan adanya kelalaian dalam bertugas menyebabkan sengketa yang yang penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni melalui mediasi. Disarankan melakukan evaluasi lintas sektoral antara perhimpunan profesi dan Kepolisian terutama dalam sengketa yang  berpotensi terjadi pelanggaran pidana. Kata kunci: pertanggungjawaban hukum; tindakan medis; undang-undang kesehatan

Abstract: Health services to the community include promotive, preventive, curative and rehabilitative services. On of the health services in the field of promotive and preventive is circumcision (sunat/khitan). Circumcision in indonesia is a common practice in society based on religious guidance, customs, or cultural and social guidailines.  Circumcision usually done by most nurses in carrying out independent practice. Circumcision according to law number 29 of 2009 concerning medical practice is an invasive procedure or minor surgery under the authority of a doctor. These actions can be carried out by nurses with delegation of authority either by mandate or by delegative. The delegation of authority to nurses based on law number 38 of 2014 concerning nursing is only general in nature and is not clear and detailed. Avoiding overlapping authorities, this study analyzes the extent of delegation, of authority and legal responsibilities in the delegation. Keywords: circumcision, delegation of authority, delegative, nursing law  Abstrak: Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu pelayanan kesehatan di bidang promotif dan preventif adalah sirkumsisi (sunat/khitan). Sunat/khitan di Indonesia merupakan tindakan yang lazim di tengah masyarakat berdasarkan tuntunan agama, kebiasaan adat istiadat atau budaya dan sosial. Khitan sudah biasa dilakukan sebagian besar perawat dalam menjalankan praktek mandiri. Tindakan sirkumsisi menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran merupakan tindakan invasif atau bedah minor yang merupakan kewenangan dokter. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh perawat dengan pelimpahan wewenang baik secara mandat atau delegasi. Pelimpahan wewenang kepada perawat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan hanya bersifat umum dan tidak jelas dan rinci. Menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, penelitian ini menganalisis sejauh mana pelimpahan wewenang secara delegasi dan tanggung jawab hukum dalam pedelegasian tersebut. Kata kunci: sunat, pendelegasian wewenang, pendelegasian, hukum keperawatan

Abstract: In data mining, we can use symptoms suffered by patients for a reference in classifying positive and negative Covid-19 patients using data mining. Random Forest and logistic regression are two data mining algorithms with high accuracy, precision, and sensitivity in data classification. This study compares the random forest and the logistic regression algorithm - where we use the lasso and ridge regulations - on classifying positive and negative Covid-19 patients based on their symptoms. From 5434 data used in the data set, the evaluation results show that the random forest algorithm is the best in terms of accuracy, precision, and sensitivity compared to other algorithms, while the logistic regression algorithm with ridge regulation is the worst. The random forest algorithm is the most reliable in classifying patients with positive Covid-19, while the logistic regression algorithm with ridge regulation is the least reliable. Also, the random forest algorithm is the most reliable in classifying patients with negative Covid-19, while the logistic regression algorithm with lasso regulation is the least reliable. Keywords: classification;covid-19;data mining;logistic regression;random forest. Abstrak: Dalam data mining, kita dapat menggunakan gejala yang diderita pasien sebagai acuan dalam mengklasifikasikan pasien positif dan negatif Covid-19 menggunakan data mining. Random forest dan logistic regression adalah dua algoritma data mining yang memiliki akurasi (accuracy), presisi (precision), dan sensitivitas (recall) tinggi dalam klasifikasi data. Penelitian ini membandingkan algoritma random forest dan logistic regression - di mana kami menggunakan regulasi lasso dan ridge - dalam mengklasifikasikan pasien positif dan negatif Covid-19 berdasarkan gejalanya. Dari 5434 data yang digunakan dalam data set, hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma random forest adalah yang terbaik dalam hal akurasi, presisi, dan sensitivitas dibandingkan dengan algoritma lainnya, sedangkan algoritma logistic regression dengan regulasi ridge adalah yang terburuk. Algoritma random forest paling andal dalam mengklasifikasikan pasien positif Covid-19, sedangkan algoritma logistic regression dengan regulasi ridge merupakan algoritma yang paling tidak tidak dapat diandalkan. Selain itu, algoritma random forest paling andal dalam mengklasifikasikan pasien dengan Covid-19 negatif, sedangkan algoritma logistic regresssion dengan regulasi lasso merupakan yang paling tidak dapat diandalkan. Kata kunci: covid-19;data mining;klasifikasi;logistic regression;random forest.

Perkembangan teknologi semakin canggih dan berkembang. Hal ini menyebabkan berbagai pengaruh gaya hidup manusia baik pola pikir maupun perilaku. Salah satu perkembangan teknologi yang mempengaruhi pikiran manusia adalah gadget.Gadget merupakan media yang digunakan sebagai alat komunikasi modern.Gadget tidak hanya mempengaruhi pola pikir atau perilaku orang dewasa, tetapi juga mempengaruhi perilaku anak kecil. Pada hakekatnya anak usia dini cenderung senang dengan hal-hal baru yang didapatnya melalui aktivitas dengan bermain. Bermain merupakan hal yang menyenangkan bagi anak, dengan bermain anak dapat menggali segala potensi yang ada.Mayoritas anak-anak di Indonesia menghabiskan waktu bermain gadget.Tentunya hal ini mempengaruhi perkembangan anak, terutama dalam perkembangan interaksi sosial.Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi dalam kelompok induvidu yang saling berhubungan baik dalam komunikasi maupun tindakan sosial. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial anak usia dini

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu terlibat dalam perbedaan, konflik dan juga persaingan, baik sukarela maupun terpaksa. Konflik sosial tidak dapat dihindari karena merupakan aspek yang permanen dalam kehidupan sosial. Konflik ini dibutuhkan masyarakat agar menjadi sebuah perubahan agar menjadi manusia yang lebih baik di masa depan. Peran lingkungan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam tiga pusat pendidikan di masyarakat yang menjadi pilar utama. untuk membentuk baik buruknya pribadi manusia agar berkembang dengan baik dan memiliki moral dan etika moral Perkembangan moral pada setiap individu tidak terbentuk dengan sendirinya tetapi dibentuk oleh tempat di mana mereka hidup dan tinggal di dalamnya. seseorang yang tinggal di lingkungan dengan lokasi yang menuntut adaptasi lebih besar tidak cepat terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggalnya Individu yang tinggal di lingkungan yang berada sangat rentan mengalami masalah pada tahap perkembangan moralnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lingkungan masyarakat dalam mengatasi konflik sosial pada tumbuh kembang anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang perekonomian nasional di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2018), sebanyak 98,7 persen usaha di Indonesia merupakan usaha mikro. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, UMKM dapat menyerap 89,17 persen tenaga kerja dalam negeri. Mengingat tingginya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, berbagai kegiatan guna mengembangkan UMKM terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya ialah dengan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sesuai dengan UU NO 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Permasalahan utama adalah checking  kemitraan yang kurang ketat dalam hal rekrutmen UMKM binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) dalam pengembangan UMKM di Kota Medan.               Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kemitraan antara PTPN 3 (Persero) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dideskripsikan menggunakan CSR Implementing Framework oleh Paul Hohnen (2007) yang mencakup 4 indikator yaitu Planning, doing, check, dan Evaluating.             Dari hasil penelitian, CSR dalam bentuk kemitraan antara Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) sudah cukup efektif. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dari segi checking UMKM binaan yang kurang ketat. Mekanisme rekrutmen UMKM binaan yang kurang ketat dapat menimbulkan tingginya angka piutang tak tertagih serta laporan yang tidak tertulis dalam tahapan checking dapat menjadi masalah. Ada baiknya pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara memberikan laporan secara tertulis sehingga apabila ada masalah di kemudian hari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan bukti bahwasannya mereka sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Kemitraan, Pengembangan UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pengawasan Lalu Lintas merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kelancaran arus lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam pengawasan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia; infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan belum memadai dalam mendukung kinerja; kepemimpinan strategis belum dilakukan secara maksimal; program dan manajemen proses belum efektif serta hubungan dan kerjasama dengan pihak lain belum optimal. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai perlu melakukan peningkatan kapasitas dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif Bappeda Kabupaten Mandailing Natal dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Mandailing Natal. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori Quinn dan Rorhbaugh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mandailing Natal sudah efektif. Hal ini terlihat dari tujuan yang rasional dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan standar operasional, hubungan manusia yang efektif dalam organisasi, dimana dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Mandailing Natal, bawahan dan atasan selalu bekerja sama, pekerjaan juga diawasi langsung oleh atasan dan kepala dinas, sistem terbuka terlihat dari partisipasi masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan daerah melalui musrenbang, dan model proses internal sudah berjalan efektif untuk pertukaran informasi dan komunikasi di Bappeda Kabupaten Mandailing Natal. 

Kebijakan Dana Desa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di desa. Salah satunya adalah pemberdayaan lanjut usia (lansia) yang dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk berperan aktif secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi pemberdayaan lanjut usia di desa masnauli belum sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Dana Desa dalam pemberdayaan lanjut usia di Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan  kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberdayaan lansia yaitu lansia yang sehat, memiliki kebugaran fisik, dan bermartabat. Implementasinya dapat dilihat dari empat indikator, pertama komunikasi, koordinasi yang dilakukan pemerintah Desa Masnauli hanya sedikit melibatkan masyarakat dalam musyawarah. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya aparatur desa karena tidak memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan dana desa, dan sumber daya finansial dana desa yang dimiliki tidak mencukupi untuk memberikan pemberdayaan lansia kepada seluruh lansia di Desa Masnauli. Ketiga, rendahnya disposisi tingkat kejujuran implementor dalam pemaparan dana desa. Keempat, struktur birokrasi yaitu dalam pelaksanaannya Desa masnauli tidak memiliki SOP atau kerangka kerja yang jelas.